Polri Bantah Penghentian Kasus Ketua PA 212 karena Motif Politik

Reporter

Editor

Amirullah

(dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menepis beredarnya kabar bahwa penghentian kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif bermuatan politis.

Baca: Ketua PA 212 Bersyukur Kasusnya Dihentikan Polisi

"Engga ada. Kami profesional dalama proses penyidikan. Ada fakta hukumnya secara komprehensif," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Februari 2019.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah menghentikan kasus yang menjerat Slamet, sekaligus mengugurkan status tersangkanya. "Diperolah keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Maarif pada saat itu belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Agus Triatmaja melalui pesan teks, Selasa, 26 Februari 2019.

Berhentinya kasus ini, kata Agus, berdasarkan sejumlah pertimbangan. Ia menjelaskan, dalam pengusutan kasus tersebut, terdapat penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari ahli pidana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, kata Agus, unsur mens rea atau niat dari pelaku belum bisa dibuktikan. Apalagi, Slamet juga mangkir setelah dipanggil dua kali oleh penyidik. Sedangkan, masa penyelesaian perkara di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari. Keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo pun menyatakan kasus itu dihentikan.

"Perlu ditekankan, dari unsur kepolisian, menyikapi fakta itu Polri tetap bersikap netral, objektif, dan profesional, tetap mempertimbangkan dan menghargai pendapat dari emua unsur Gakkumdu," kata Agus.

Baca: Kronologi Penghentian Kasus Ketua PA 212 Slamet Maarif

Slamet diduga melanggar aturan kampanye pada acara tablig akbar di Solo pada pertengahan Januari 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menyimpulkan adanya indikasi pidana pemilu sehingga melimpahkan kasus itu ke kepolisian.






Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

2 hari lalu

Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

Aturan menikah bagi anggota Polri tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

3 hari lalu

Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

Korlantas Polri akan bergerak cepat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan listrik, mulai penerbitan STNK dan BPKB baru.


Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

3 hari lalu

Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri berencana untuk menerapkan penggolongan Surat Izin Mengemudi atau SIM C bagi para pengguna motor listrik.


Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

5 hari lalu

Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

Anggota Polri bersama Kementerian/Lembaga di Indonesia mengikuti pelatihan manajemen pengamanan stadion oleh Conventry University Inggris


Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

5 hari lalu

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

Orang yang terlibat kecelakaan dan sengaja tidak memberikan pertolongan, atau bahkan terjadi tabrak lari adalah tindak pidana.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

6 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

6 hari lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Pelemparan Bus Persis Solo oleh Pendukung Persita, Polda Metro Jaya: Ini Kejadian di Luar

6 hari lalu

Pelemparan Bus Persis Solo oleh Pendukung Persita, Polda Metro Jaya: Ini Kejadian di Luar

Menanggapi insiden pelemparan bus resmi klub sepak bola Persis Solo, Polda Metro Jaya menyatakan sebelumnya Polri sudah membuat antisipasi.


3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

7 hari lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

Merespons kasus tabrakan menewaskan mahasiswa UI, Hasya Atallah Syahputra, Fadil Imran menitipkan tiga pesan kepada masyarakat.