Polri Bantah Penghentian Kasus Ketua PA 212 karena Motif Politik

Reporter

Editor

Amirullah

(dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menepis beredarnya kabar bahwa penghentian kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif bermuatan politis.

Baca: Ketua PA 212 Bersyukur Kasusnya Dihentikan Polisi

"Engga ada. Kami profesional dalama proses penyidikan. Ada fakta hukumnya secara komprehensif," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Februari 2019.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah menghentikan kasus yang menjerat Slamet, sekaligus mengugurkan status tersangkanya. "Diperolah keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Maarif pada saat itu belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Agus Triatmaja melalui pesan teks, Selasa, 26 Februari 2019.

Berhentinya kasus ini, kata Agus, berdasarkan sejumlah pertimbangan. Ia menjelaskan, dalam pengusutan kasus tersebut, terdapat penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari ahli pidana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, kata Agus, unsur mens rea atau niat dari pelaku belum bisa dibuktikan. Apalagi, Slamet juga mangkir setelah dipanggil dua kali oleh penyidik. Sedangkan, masa penyelesaian perkara di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari. Keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo pun menyatakan kasus itu dihentikan.

"Perlu ditekankan, dari unsur kepolisian, menyikapi fakta itu Polri tetap bersikap netral, objektif, dan profesional, tetap mempertimbangkan dan menghargai pendapat dari emua unsur Gakkumdu," kata Agus.

Baca: Kronologi Penghentian Kasus Ketua PA 212 Slamet Maarif

Slamet diduga melanggar aturan kampanye pada acara tablig akbar di Solo pada pertengahan Januari 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menyimpulkan adanya indikasi pidana pemilu sehingga melimpahkan kasus itu ke kepolisian.






3 Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal, KPAI: Perlu SOP Penanganan Bencana di Sekolah

29 menit lalu

3 Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal, KPAI: Perlu SOP Penanganan Bencana di Sekolah

KPAI menilai perlunya ada SOP penanganan bencana di sekolah setelah tembok ambruk mengakibatkan 3 siswa MTsN 19 Jakarta roboh.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

13 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


3 Polisi Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

13 jam lalu

3 Polisi Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal.


Polri Akan Buat Peraturan Khusus Pengamanan Laga Sepak Bola agar Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

13 jam lalu

Polri Akan Buat Peraturan Khusus Pengamanan Laga Sepak Bola agar Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

Mengenai rencana Polri ingin membuat peraturan khusus agar Tragedi Kanjuruhan tak terulang disampaikan usai rapat koordinasi di Kemenpora hari ini.


Breaking News: Kapolri Umumkan 6 Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan

13 jam lalu

Breaking News: Kapolri Umumkan 6 Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal.


Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

19 jam lalu

Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal. Sebanyak 35 orang telah diperiksa Polri.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

1 hari lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.


7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

1 hari lalu

7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini mengadakan rapat untuk menindaklanjuti kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia Akseyna Ahad Dori.


Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

Korlantas Polri mengonfirmasi bahwa mulai tahun depan, seluruh mobil dan motor patroli lalu lintas akan menggunakan kendaraan listrik.


Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

2 hari lalu

Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

Menggunakan sumber dana APBN 2022, Polri melakukan pengadaan gas air mata senilai Rp 152 miliar. Berikut rinciannya.