Konbes NU Soroti Pelibatan Organisasi dalam Dukungan Ma'ruf Amin

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. TEMPO/Seto wardhana

    Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. TEMPO/Seto wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), hari ini akan menggelar Konferensi Besar (Konbes) untuk membahas masalah internal rumah tangga NU. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Solahuddin Wahid atau Gus Solah, menilai keterlibatan pengurus dalam politik praktis harus menjadi perhatian forum Konbes NU ini.

    "Saya tidak mengikuti perkembangan organisasi NU, tapi yang mencolok ialah keterlibatan pimpinan organisasi NU di semua tingkatan dalam memenangkan kiai Ma’ruf (Ma'ruf Amin)," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Februari 2019.

    Dalam pemilihan presiden 2019, Ma'ruf Amin bersanding dengan calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi. Dalam beberapa kegiatan kampanyenya, Ma'ruf kerap ditemani oleh sejumlah pengurus NU.

    Menurut Gus Solah, NU sebaiknya menjadi bagian dari masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Ia menilai ada perbedaan tafsir terkait khitah NU antara yang kultural dan struktural.

    Gus Solah menjelaskan salah satu Mustasyar (Dewan Penasihat) PBNU, Tolchah Hasan, pernah berceramah bahwa saat ini organisasi NU mirip dengan tahun 1983, yakni terlalu banyak mengurusi politik praktis dari pada agenda sosial. Imbasnya pada 1983 itu sejumlah sesepuh NU menyiapkan rumusan Khitah 1926.

    Mereka yang tergabung dalam Majelis 24 tersebut , antara lain, Sahal Mahfudz, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustafa Bisri atau Gus Mus, Tolchah Hasan, Mahbub Djunaedi, dan Zamroni. Rumusan Khitah 1926 mencoba mengembalikan NU pada garisnya, atau lepas dari politik praktis

    Menurut adik kandung Gus Dur ini, pengurus NU tidak perlu aktif memenangkan Ma'ruf Amin dan membiarkan Nahdliyin menentukan pilihannya sendiri. "Biarkan warga NU menentukan pilihan mereka. Insya Allah mereka lebih banyak yang memilih Kiai Ma’ruf," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.