Pimpinan KPK Keluhkan Jumlah Jaksa yang Kurang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kiri) mendampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr, seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Penghargaan tersebut diberikan atas kerjasama KPK dengan FBI dan Department of Justice di AS. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kiri) mendampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr, seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Penghargaan tersebut diberikan atas kerjasama KPK dengan FBI dan Department of Justice di AS. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengeluhkan jumlah jaksa yang kurang. Dia mengatakan banyak kasus yang agak mandek tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan karena kekurangan jaksa.

    Baca: Pemerintah AS Beri Penghargaan kepada Delapan Pegawai KPK

    "Banyak kasus yang agak mandek enggak bisa dilimpahkan ke pengadilan karena kami kekurangan jaksa," kata dia di kantornya, Selasa, 26 Februari 2019.

    Laode mengatakan idealnya KPK memiliki 150 jaksa. Saat ini, jumlah jaksa KPK kurang dari 100 orang. Laode mengatakan jaksa KPK mesti mengurus persidangan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di luar kota.

    Laode mengatakan KPK sudah mengirim surat permintaan tambahan jaksa ke Jaksa Agung. Dia berharap ada jaksa tambahan dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan dapat dipenuhi dalam waktu dekat," kata dia.

    Baca: Gugatan Soal Skandal BLBI, BPK akan Lindungi Auditor

    Sebelumnya, Laode mengatakan salah satu kasus yang terhambat maju ke pengadilan lantaran jumlah jaksa adalah kasus dugaan suap pembelian mesin pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Dia mengatakan pelimpahan kasus itu harus antre lantaran KPK kekurangan jaksa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.