Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah AS Beri Penghargaan kepada Delapan Pegawai KPK

image-gnews
Wakil Ketua KPK Laode M Sharif (kiri) bersama Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn, melakukan salam komando saat memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. Pertemuan tersebut membahas program kerja sama Inggris dan KPK di bidang pemberantasan korupsi dan digital media training. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Laode M Sharif (kiri) bersama Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn, melakukan salam komando saat memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. Pertemuan tersebut membahas program kerja sama Inggris dan KPK di bidang pemberantasan korupsi dan digital media training. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat memberikan penghargaan kepada delapan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diberikan atas kerjasama antara KPK dan Biro Investigasi Federal (FBI) serta Departemen Kehakiman AS dalam pengusutan perkara korupsi e-KTP.

"Hari ini kami datang untuk mengakui dan memuji kerja yang luar biasa KPK," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Delapan pegawai yang menerima penghargaan itu terdiri dari penyidik, jaksa dan bagian kerja sama internasional KPK. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menolak menyebutkan nama-nama penerima penghargaan itu.

Baca: Pelimpahan Kasus Garuda Terkendala Jumlah Jaksa KPK

KPK menggandeng FBI untuk mengumpulkan bukti kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berada di negeri Paman Sam pada 2017. Bukti itu terkait upaya penelusuran aset milik saksi kunci kasus korupsi e-KTP Johannes Marliem oleh aparat hukum negara bagian Minnesota, Amerika Serikat.

Hasil penyelidikan FBI menemukan aliran uang di rekening pribadi Marliem yang menampung duit senilai US$ 13 juta atau setara dengan Rp 175 miliar dari rekening pemerintah Indonesia pada Juli 2011 sampai Maret 2014. Dalam persidangan di AS, ditemukan pula indikasi aliran dana dari Marliem kepada sejumlah pejabat di Indonesia.

Uang itu kemudian digunakan Marliem untuk membeli sejumlah aset dan barang mewah. Salah satu barang yang dibelinya adalah jam tangan seharga US$ 135 ribu atau setara Rp 1,8 miliar dari sebuah butik di Beverly Hills, negara bagian California, Amerika Serikat. Marliem kemudian memberikan jam mahal itu kepada Ketua DPR Setya Novanto. Jam mahal itu jadi salah satu bukti KPK untuk mengungkap keterlibatan Setya Novanto dalam skandal e-KTP. Mantan Ketua Umum Golkar itu dihukum 15 tahun penjara dalam perkara ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Fakta-fakta pada Kasus Penganiayaan Pegawai KPK

Syarif mengakui bantuan dari pemerintah Amerika sangat penting untuk mengungkap kasus e-KTP. Dia memastikan kasus ini belum selesai. Ia mengatakan ada kemungkinan KPK kembali bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mengusut kasus ini. "Mungkin butuh kolaborasi lagi dari pemerintah AS," kata dia.

Donovan berharap kerjasama dengan KPK dapat menjadi model bagi kerja sama antaraparat hukum mendatang. "Kami mengakui upaya dan komitmen yang luar biasa dari penyidik, jaksa, dan spesialis kerjasama di KPK."

M ROSSENO | FAJAR FEBRIANTO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

3 jam lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

Saran KPK tidak diterima kementerian dan lembaga di luar Kemendikbudrisrek dan Kemenag.


Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

4 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

Jubir KPK mengatakan, SPI telah menjadi program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.


Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

4 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

Ketimpangan anggaran antara PTKL dan PTN menunjukkan kekalahan politik anggaran dari Kemendikbud.


KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

5 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

Menurut KPK, dari 208 galian C yang ada di Gumi Selaparang, 53 di antaranya tercatat ilegal.


Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

19 jam lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan Foto BKN
Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

KPK menemukan dugaan masalah anggaran pendidikan yang digunakan kementerian untuk sekolah kedinasan.


KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

20 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

KPK akan memfasilitasi ibadah salat Idul Adha dan menyediakan jam besuk bagi pihak keluarga yang ingin menjenguk tahanan


Kasus TPPU Eks Bupati Kukar, KPK Masih Dalami Hubungan Rita Widyasari dan Pengusaha Said Amin

22 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus TPPU Eks Bupati Kukar, KPK Masih Dalami Hubungan Rita Widyasari dan Pengusaha Said Amin

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami hubungan antara Rita Widyasari dengan pengusaha Said Amin.


Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

1 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hngga saat ini Harun Masiku masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

KPK akan memanggil kembali Hasto Kristiyanto apabila sudah ada informasi dari penyidik yang menangani kasus Harun Masiku.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

1 hari lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.