Golkar Perlu Relaksasi Politik untuk Redakan Ketegangan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Muladi SH mengatakan, partai itu harus mengambil langah relaksasi politik, yaitu mengendorkan ketegangan politik yang saat ini terjadi di tubuh partai itu. Ketegangan tersebut karena adanya sejumlah kalangan di partai itu menuntut diadakannya musyawarah nasional luar biasa. Demikian dikatakan Muladi gedung Habibie Center, Rabu (16/1). Hal tersebut dikatakan Muladi menanggapi pertemuan antara DPP dengan Dewan Penasihat Partai Golkar yang berlangsung, Selasa (15/1) malam. Ia menyadari memang banyak yang menuntut Munaslub sangat keras, antara lain Baramuli dan Muchyar Yara. “Ini tidak bisa dikesampingkan oleh Pak Akbar dan kawan-kawan yang duduk di DPP bahwa ini suatu fenomena, ada teman-teman partai yang menghendaki Munaslub,” kata Muladi. Ia memberi contoh, apa yang terjadi Partai Golkar sama dengan yang terjadi di PPP yakni ada anggota partai yang menuntut agar munasnya jangan diselenggarakan tahun 2004. Di Golkar, kata Muladi, munas yang legal dan sah, seharusnya adalah bulan Juni 2003. Namun DPP Partai Golkar menghendaki untuk diselenggarakan tahun 2004. Muladi tidak mengungkap berapa besar tuntutan dari anggota Partai Golkar untuk diadakannya Munaslub yang muncul dalam pertemuan antara DPP dan Dewan Penasehat Selasa malam. “Pak Baramuli memang menyatakan pertama ucapan mengenai tuntutan itu. Tapi saya kira tak hanya Pak Baramuli, pasti ada yang lain,” kata dia. Hal itulah yang harus diperhatikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung dan untuk tidak mengajak anggotannya menolak Munaslub tersebut. “Seperti Hamzah Haz (di PPP) 2004 tidak mencalonkan diri lagi. Ini sudah menggemboskan suasana. Salah satu relaksasi politik seperti,” ujarnya. Jadi apabila tidak dapat diadakan Munaslub, alternatif terbaiknya adalah Munas tetap dilaksanakan Juni 2003 yang akan datang sesuai jadwal. Ia menilai, jadi atau tidaknya diadakannya Munaslub tersebut, perlu didiskusikan kembali. Pembicaraan mengenai Munaslub, kemungkinan akan dilakukan saat rapat pimpinan Partai Golkar awal Februari. Namun ahli hukum yang aktif di Habibie Center ini menolak menyatakan setuju atau tidaknya Munaslub tersebut. “Saya tidak menyatakan setuju atau tidak. Tapi usul-usul itu suatu fenomena yang harus ditanggapi dengan relaksasi politik,” cetusnya. Isi pertemuan DPP dan Dewan Penasihat Partai Golkar itu, menurut Muladi, berupa laporan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung kepada Dewan Penasihat mengenai langkah konsolidasi partai. Di samping itu juga dibicarakan mengenai kasus Buloggate, kasus Abdul Gafur dan rencana pembentukan tim advokasi partai. Tim ini, kata Muladi, harus berpikir secara rasional dan introspektif untuk menjadikan Golkar solid. Muladi menjelaskan, prinsipnya semua sepakat bahwa Golkar prihatin, karena menjadi target serangan. Itu tanpa mengesampingkan masalah Buloggate sebagai individual responsibiliti Akbar Tandjung sendiri. “Tapi bagaimanapun juga ada perasaan bahwa Golkar harus konsolidasi dalam segala hal karena sedang mengalami musibah,” kata dia. Mengenai rencana pembentukan Pansus Bulog yang bergulir di DPR, kata Muladi, sebagian besar anggota Golkar memang menentangnya. “Karena pansus itu nuansa politiknya lebih besar dan justru akan menimbulkan kontra produktif dalam kehidupan nasional. Tapi kalau mekanismenya tetap membentuk pansus, ya harus dihadapi semuanya dengan bijak,” ujarnya. Dewan penasehat Partai Golkar akan menggelar rapat lagi pada tanggal 23 Januari untuk menghadapi rapat pimpinan Partai Golkar yang digelar awal Februari. (Dimas Adityo – Tempo News Room)