PKS Janji Perjuangkan Pembebasan Pajak Penghasilan, Jika...

Tim Pemenangan Pemilu PKS saat konferensi pers mengenai janji pembebasan pajak atas penghasilan hingga Rp 8 juta di gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memperjuangkan program pembebasan pajak atas buruh, karyawan, dan pegawai yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan, jika nantinya memenangkan pemilu 2019.

Baca: PKS dan Gerindra Laporkan Hasil Tim Seleksi Cawagub DKI ke Anies

"Program ini disuarakan PKS karena prihatin atas penurunan daya beli masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dalam beberapa tahun terakhir," kata juru bicara tim pemenangan pemilu (TPP) PKS, Handi Risza di gedung DPP PKS, Kamis, 21 Februari 2019.

Handi mengatakan alasan utama PKS menyuarakan program ini lantaran mereka melihat peningkatan upah/gaji tak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan energi, yaitu BBM dan tarif tenaga listrik.

Menurut Handi, fenomena melemahnya daya beli masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen per tahun. "Realisasi tersebut jauh di bawah yang dijanjikan oleh pemerintahan Joko Widodo, yakni tembus level 7 persen dan target RPJMN 2018 sebesar 7,4 persen," ujar Handi.

Selain itu, Handi berujar program ini diinisiasi PKS karena melihat populasi Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok usia muda produktif dan kelompok masyarakat menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

"Sejatinya, kelompok-kelompok ini sangat potensial dalam menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan 'bonus demografi' bagi perekonomian Indonesia ke depan," tuturnya.

Ia menambahkan, jika salah kelola, yang akan terjadi adalah sebaliknya yaitu Indonesia terancam terkena 'bencana demografi'.

Dalam rilis pers yang diterima Tempo, PKS menjelaskan program penghapusan pajak atas penghasilan hingga Rp 8 juta ini merupakan adaptasi dari kebijakan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (Pph DTP) atas penghasilan yang selama ini diterima Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pensiunannya.

Baca: Taufik Gerindra Yakinkan PKS Prabowo Tak Intervensi 3 Cawagub DKI

Berdasarkan kalkulasi PKS, kebijakan ini tidak akan membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara signifikan. Alasannya, negara akan mendapat kompensasi dari sumber penerimaan lain yang terdongkrak oleh bergairahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang bakal meningkat, seperti sumbangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).






Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

7 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

15 jam lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

1 hari lalu

Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

Muhammad Mardiono mengklaim antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2024 masih dingin.


Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

1 hari lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

2 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

2 hari lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

2 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

2 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

Petinggi PKS akan menyambangi Kantor NasDem bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta Pusat, sore ini pukul 15.00 WIB


Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

2 hari lalu

Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024