Alasan PAN Tak Mau Buru-buru Cari Pengganti Taufik Kurniawan

Reporter

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan sambutan saat deklarasi dukungan PA 212 kepada PAN di Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuulkifli Hasan mengatakan partainya tak mau buru-buru mencari pengganti Taufik Kurniawan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 November 2018, posisi itu kosong.

Baca: Taufik Kurniawan yang Tak Kunjung Diganti dari Wakil Ketua DPR

"Karena kalau tidak disetujui oleh bersangkutan, nanti kayak PKS (Partai Keadilan Sejahtera) gak kelar-kelar. Kan malu saya, udah bikin surat gak diganti-ganti. Nah kami maunya setujunya Pak Taufik dulu (untuk mundur)," kata Zulkifli Hasan, saat konferensi pers di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Februari 2019.

Zulhas biasa Zulkifli disapa, mengatakan telah berkali-kali meminta waktu untuk bertemu langsung dengan Taufik Kurniawan. Namun, hingga saat ini, pertemuan itu belum dapat terwujud.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando

Ia mengaku kesulitan mendapat waktu bertemu Taufik. Ia beralasan, biasanya hanya pihak keluarga yang dapat menemui Taufik di Rumah Tahanan KPK.

"Kan kami kalau besuk itu, yang bersangkutan harus mengizinkan kami," kata Zulhas. Selama ini, kata dia, hanya pendiri PAN, Amien Rais yang beberapa kali menemui Taufik.

Taufik Kurniawan menjadi tersangka dalam perkara suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan anggaran APBN 2016 untuk alokasi APDB-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. KPK menyangka Taufik menerima suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad sebanyak Rp 3,65 miliar.

Baca: KPK Sita 8 Dokumen dari Sekjen DPR Terkait Kasus Taufik Kurniawan

Uang itu diperkirakan adalah bagian dari total imbalan 5 persen dari anggaran yang didapatkan untuk pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBN 2016 untuk Kebumen. Penetapan tersangka Taufik Kurniawan merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2016.






Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

36 menit lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

6 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

18 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

22 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

1 hari lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Mendag: KEK Sanur akan Bangun Hotel dan Rumah Sakit Terbaik

1 hari lalu

Mendag: KEK Sanur akan Bangun Hotel dan Rumah Sakit Terbaik

Hotel dan rumah sakit tersebut dibangun oleh BUMN.


Mendag Tegaskan Pasokan Minyakita Ditambah

1 hari lalu

Mendag Tegaskan Pasokan Minyakita Ditambah

Pasokan Minyakita untuk ritel modern akan dikurangi dan dialihkan ke pasar rakyat.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

2 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi tak sepakat dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur. Alasannya?