Alasan PAN Tak Mau Buru-buru Cari Pengganti Taufik Kurniawan

Reporter

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan sambutan saat deklarasi dukungan PA 212 kepada PAN di Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuulkifli Hasan mengatakan partainya tak mau buru-buru mencari pengganti Taufik Kurniawan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 November 2018, posisi itu kosong.

Baca: Taufik Kurniawan yang Tak Kunjung Diganti dari Wakil Ketua DPR

"Karena kalau tidak disetujui oleh bersangkutan, nanti kayak PKS (Partai Keadilan Sejahtera) gak kelar-kelar. Kan malu saya, udah bikin surat gak diganti-ganti. Nah kami maunya setujunya Pak Taufik dulu (untuk mundur)," kata Zulkifli Hasan, saat konferensi pers di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Februari 2019.

Zulhas biasa Zulkifli disapa, mengatakan telah berkali-kali meminta waktu untuk bertemu langsung dengan Taufik Kurniawan. Namun, hingga saat ini, pertemuan itu belum dapat terwujud.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando

Ia mengaku kesulitan mendapat waktu bertemu Taufik. Ia beralasan, biasanya hanya pihak keluarga yang dapat menemui Taufik di Rumah Tahanan KPK.

"Kan kami kalau besuk itu, yang bersangkutan harus mengizinkan kami," kata Zulhas. Selama ini, kata dia, hanya pendiri PAN, Amien Rais yang beberapa kali menemui Taufik.

Taufik Kurniawan menjadi tersangka dalam perkara suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan anggaran APBN 2016 untuk alokasi APDB-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. KPK menyangka Taufik menerima suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad sebanyak Rp 3,65 miliar.

Baca: KPK Sita 8 Dokumen dari Sekjen DPR Terkait Kasus Taufik Kurniawan

Uang itu diperkirakan adalah bagian dari total imbalan 5 persen dari anggaran yang didapatkan untuk pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBN 2016 untuk Kebumen. Penetapan tersangka Taufik Kurniawan merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2016.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

9 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.