Jokowi Disebut Serang Personal Prabowo, Bawaslu: Tak Ada Aturan

Reporter

Editor

Amirullah

Capres nomor urut 01 Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan lembaganya tak dapat berkomentar banyak terkait pernyataan capres inkumben Jokowi Widodo alias Jokowi yang disebut menyerang personal capres Prabowo Subianto. Menurut Fritz, pihaknya masih harus menelaah kasus itu jika ada laporan yang masuk.

Baca: Singgung Tanah Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

"Kami akan tunggu saja bagaimana laporan atau pun dugaan yang akan disampaikan anggota BPN," ujar Fritz di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Sebelumnya, saat segmen ketiga debat capres Ahad malam lalu, Jokowi membuat pernyataan yang menyinggung kepemilikan tanah capres Prabowo Subianto. Jokowi menyebutkan Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menyesalkan Jokowi yang menyinggung kepemilikan lahan Prabowo itu. Menurut Priyo, Jokowi tak seharusnya menyinggung ranah personal Prabowo. "Di forum debat dengan tata tertib tidak boleh provokasi dan serang pribadi ini," ujar Priyo di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad 17 Februari 2019, seusai acara debat capres.

Menurut Fritz, serangan personal memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang, kata dia, hanya menyebutkan seorang peserta pemilu dilarang melakukan beberapa hal seperti menyebarkan ujaran kebencian atau mengadu domba. "Itu kan cuma diatur dalam aturan debat yang disepakati oleh para pihak," katanya.

Fritz mengatakan kesepakatan terkait serangan personal adalah aturan norma dan etika yang disetujui pihak terkait dalam debat capres. Jika pun ada yang melanggar, kata dia, hal ini masuk ke pelanggaran etika debat yang sudah disepakati. "Sanksinya apabila ada pelanggaran terhadap tata krama debat, aturan debat yang disepakati bersama, adalah sanksi etika atau pun norma antara TKN dan BPN," ucapnya.

Baca: Jokowi Singgung Tanah, Timses Prabowo Hampiri Komisioner KPU

Dalam UU Pemilu Pasal 280 Ayat 1, disebutkan beberapa larangan dalam kampanye yang tak boleh dilakukan peserta pemilu. Pada huruf c, pasal itu menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Selain itu, ada pula larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat.






Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

27 menit lalu

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

Jokowi menyampaikan agar PSI bisa tampil beda dari partai lainnya saat berbicara dalam acara ulang tahun partai tersebut Selasa lalu.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

44 menit lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

1 jam lalu

Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari menargetkan pembangunan ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

2 jam lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

2 jam lalu

PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

Grace Natalie mempertimbangkan kemungkinan PSI merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan beberapa catatan.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

2 jam lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

3 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

4 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

5 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

5 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.