Istana Bantah Cerita Sudirman Said Soal Pelaporan Audit Petral

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengumumkan rencana Presiden Joko Widodo mencopot Asman Abnur dari kursi Menteri PAN-RB di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, 14 Agustus 2018. Menurut Pratikno, rencana reshuffle ini terkait sikap PAN yang mendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki membantah pernyataan mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, terkait perintah penundaan laporan hasil audit Petral ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Setahu saya tidak seperti itu," katanya lewat pesan singkat pada Tempo, Ahad, 17 Februari 2019.

Teten menjelaskan Jokowi justru berkali-kali  memerintahkan dirinya bertanya ke Sudirman perihal perkembangan audit Petral. Namun ia enggan membeberkan jawaban yang Sudirman berikan padanya. "Tanya Pak Dirman saja," kata dia.

Sebelumnya, Sudirman yang kini menjabat sebagai Direktur Materi dan Debat lawan  pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, itu bercerita pernah diperintahkan menunda menyerahkan hasil audit Petral ke KPK. Ia mengaku perintah itu datang dari Jokowi yang disampaikan lewat seseorang.

Sudirman menyebut beberapa menteri Kabinet Kerja saat itu malah menyarankan Jokowi agar langkah pelaporan itu tak diambil. Dalam sebuah rapat terbatas, kata dia, beberapa menteri meminta Presiden tak terlalu 'keras' karena khawatir mendapat serangan balik.

Teten berujar tidak masuk akal jika Jokowi minta Sudirman untuk tidak melaporkan hasil audit ke KPK. Alasannya lembaga antirasuah itu secara otonom bisa menindaklanjuti hasil audit Petral tersebut.

"Petral masalah pemerintahan yang lalu-lalu, (dan) tidak ada konflik kepentingan dengan Pak Jokowi," kata mantan Kepala Staf Presiden ini. Ia pun mempersilakan KPK atau Sudirman jika ingin mengungkap hasil audit Petral itu ke publik. "Silakan aja."

Teten menegaskan, berkaitan dengan masalah Petral, Jokowi minta tidak cukup berhenti sampai pembubaran anak perusahaan PT Pertamina itu dan pengadaan BBM yang lebih transparan saja. "Tapi juga diproses sampai tuntas kalau ada penyimpangannya," ujarnya.

 






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

1 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

2 jam lalu

Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino soal tragedi Kanjuruhan. Tapi Jokowi tak merinci soal sanksi.


Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

3 jam lalu

Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

Presiden Jokowi bertanya apakah tunjangan bagi para prajurit TNI di perbatasan sudah cukup. Para prajurit pun menyatakan cukup.


Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

6 jam lalu

Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

Presiden Jokowi hari ini memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka. Berbagai alutsista juga dipamerkan di Jakarta.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

6 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

16 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

19 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

20 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

20 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

1 hari lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.