Istana Bantah Cerita Sudirman Said Soal Pelaporan Audit Petral

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengumumkan rencana Presiden Joko Widodo mencopot Asman Abnur dari kursi Menteri PAN-RB di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, 14 Agustus 2018. Menurut Pratikno, rencana reshuffle ini terkait sikap PAN yang mendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengumumkan rencana Presiden Joko Widodo mencopot Asman Abnur dari kursi Menteri PAN-RB di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, 14 Agustus 2018. Menurut Pratikno, rencana reshuffle ini terkait sikap PAN yang mendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki membantah pernyataan mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, terkait perintah penundaan laporan hasil audit Petral ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Setahu saya tidak seperti itu," katanya lewat pesan singkat pada Tempo, Ahad, 17 Februari 2019.

    Teten menjelaskan Jokowi justru berkali-kali  memerintahkan dirinya bertanya ke Sudirman perihal perkembangan audit Petral. Namun ia enggan membeberkan jawaban yang Sudirman berikan padanya. "Tanya Pak Dirman saja," kata dia.

    Sebelumnya, Sudirman yang kini menjabat sebagai Direktur Materi dan Debat lawan  pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, itu bercerita pernah diperintahkan menunda menyerahkan hasil audit Petral ke KPK. Ia mengaku perintah itu datang dari Jokowi yang disampaikan lewat seseorang.

    Sudirman menyebut beberapa menteri Kabinet Kerja saat itu malah menyarankan Jokowi agar langkah pelaporan itu tak diambil. Dalam sebuah rapat terbatas, kata dia, beberapa menteri meminta Presiden tak terlalu 'keras' karena khawatir mendapat serangan balik.

    Teten berujar tidak masuk akal jika Jokowi minta Sudirman untuk tidak melaporkan hasil audit ke KPK. Alasannya lembaga antirasuah itu secara otonom bisa menindaklanjuti hasil audit Petral tersebut.

    "Petral masalah pemerintahan yang lalu-lalu, (dan) tidak ada konflik kepentingan dengan Pak Jokowi," kata mantan Kepala Staf Presiden ini. Ia pun mempersilakan KPK atau Sudirman jika ingin mengungkap hasil audit Petral itu ke publik. "Silakan aja."

    Teten menegaskan, berkaitan dengan masalah Petral, Jokowi minta tidak cukup berhenti sampai pembubaran anak perusahaan PT Pertamina itu dan pengadaan BBM yang lebih transparan saja. "Tapi juga diproses sampai tuntas kalau ada penyimpangannya," ujarnya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.