Ahok Gabung PDIP, PA 212 Sebut Cium Gelagat Tak Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengomentari bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Novel, Ahok sebagai warga negara Indonesia sah-sah saja jika ingin bergabung ke partai politik.

Baca: Perjalanan Politik Ahok Sebelum Bergabung dengan PDIP

"Untuk BTP yang mau masuk ke partai politik, sah-sah saja sebagai warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih dan dipilih, dan menyampaikan aspirasi politiknya pada partai," kata Novel saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Februari 2019.

Meskipun demikian, Novel menduga ada itikad tak baik dengan bergabungnya Ahok ke partai berlambang banteng itu. Menurut Novel, PDIP adalah partai yang tidak pro dengan aspirasi Ulama dan umat Islam, yaitu apa yang ia sebut sebagai partai pendukung penista agama dan pengkriminalisasi Ulama.

"Namun justru cocok kalau BTP bergabung di sana, akan semakin terasah karakter BTPnya," ujar Novel.

Hari ini, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut Ahok telah resmi menjadi kader PDIP. "Saya mendapat info, Ahok sudah punya KTA (kartu tanda anggota). Jadi secara administratif sudah tak ada soal," ujar Hendrawan kepada wartawan di Jakarta.

Hendrawan mengatakan, masuknya Ahok ke partai akan semakin menguatkan dukungan partai dan juga suara pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. "Ahok punya basis massa banyak, yakni ahokers," ujar dia.

Staf Ahok, Ima Mahdiah, yang juga calon legislator PDIP membenarkan bahwa Ahok sudah menjadi kader PDIP. "Benar," ujar dia saat dikonfirmasi. Saat ini, Ahok diketahui tengah berkunjung ke DPD PDIP di Bali.

Simak juga: Ahok Jadi Kader PDIP Dua Hari Setelah Keluar Penjara

Kabar Ahok akan masuk PDIP sudah lama terdengar. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Ahok sudah lama berkeinginan bergabung ke PDIP. "Dia berkehendak, ya saya bilang boleh. PDIP kan partai terbuka, jadi siapapun boleh masuk asalkan tetap setia ke Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan konstitusi," ujar Djarot, Januari lalu.