Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kubu Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur era Jokowi Modal Dengkul

image-gnews
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengacungkan kedua jarinya saat menyapa buruh ketika menghadiri acara HUT FSPMI ke-20 di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Dalam acara FSPMI ini, peserta kerap meneriakkan jargon-jargon Prabowo - Sandiaga. TEMPO/Fikri Arigi
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengacungkan kedua jarinya saat menyapa buruh ketika menghadiri acara HUT FSPMI ke-20 di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Dalam acara FSPMI ini, peserta kerap meneriakkan jargon-jargon Prabowo - Sandiaga. TEMPO/Fikri Arigi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.

Baca: Sandiaga Uno: Konsultan Kami adalah Rakyat

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan," kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.

Suhendra pun mempertanyakan fungsi dari pembangunan LRT di Palembang dalam kaitannya dengan Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.

Selain itu, Suhendra menuturkan penugasan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang menurutnya terkesan ambisius dan kejar tayang itu membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf khusus menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangan," kata Suhendra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.

Simak juga: Kubu Prabowo Sebut LRT Palembang Justru Membebani Uang Negara

"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi Indonesia sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," kata Salamuddin.

Tonton video BPN: Proyek Infrastruktur era Jokowi Bebani Keuangan Negara disini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat: Mengubah Lambang Negara, Pasbata Terancam Sanksi Pidana

28 menit lalu

Reza Indragiri Amriel. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Pengamat: Mengubah Lambang Negara, Pasbata Terancam Sanksi Pidana

Pernyataan Pasbata dengan menyebut Gibran sebagai "lambang negara," bisa masuk dalam tindak pidana menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.


Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

32 menit lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) foto bersama jajaran Eselon I, II dan para insan pers usai kegiatan Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Dok. Kemenhub
Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

Pemerintahan Jokowi fokus membangun konektivitas melalui 521 infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.


Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Harus Dikendalikan

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024. Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Harus Dikendalikan

Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal deflasi yang menurut BPS sudah belangsung selama lima bulan berturut-turut.


Jokowi soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Semestinya Diteken Prabowo

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Semestinya Diteken Prabowo

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres ini bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.


Cawe-cawe Jokowi Sampai Akhir Masa Jabatan

2 jam lalu

Cawe-cawe Jokowi Sampai Akhir Masa Jabatan

Akankah Jokowi juga terus berkeliling menjaga basis suaranya setelah lengser?


Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

3 jam lalu

Presiden Jokowi menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2024. Istimewa
Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

Jokowi punya waktu dua pekan untuk menyerahkan daftar nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR.


Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

4 jam lalu

Jubir SHI, Fauzan Arrasyid. Dok. Pengadilan Agama Sei Rampah
Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

Solidaritas Hakim Indonesia telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Jokowi dan Prabowo.


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

6 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti pentingnya pembuatan payung induk undang-undang mengenai ekonomi syariah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

6 jam lalu

Sejumlah truk berbagai jenis terparkir saat pengemudinya berunjuk rasa di frontage Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 22 Februari 2022. Para pengemudi truk itu memprotes aturan terkait over dimension and over loading (ODOL). ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons positif rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur.


Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

7 jam lalu

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA
Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyaran program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras tak dilanjutkan di era Prabowo. Kenapa?