Hengky Kurniawan Siapkan Mobil Dinas untuk Antar Jemput Pengantin

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan sediakan mobil dinas untuk antar jemput pengantin di wilayahnya di hari Minggu tanpa biaya. Instagram/@Hengkykurniawan

    Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan sediakan mobil dinas untuk antar jemput pengantin di wilayahnya di hari Minggu tanpa biaya. Instagram/@Hengkykurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menyiapkan mobil dinasnya untuk dipakai antar jemput pengantin. Mobil dinasnya ini boleh digunakan khusus antar jemput pengantin Kabupaten Bandung Barat. "Mobil dinas Wakil Bupati siap antar jemput pengantin khusus di hari Minggu," tulis Hengky dalam akun Instagram resminya @hengkykurniawan, Ahad, 27 Januari 2019.

    Hengky mengatakan mobil dinasnya ini dapat dipakai antar jemput pengantin tanpa dipungut biaya alias gratis. Dia menyebutkan bagi warga Bandung Barat yang ingin menggunakan mobil itu dapat berkirim undangan dan pengajuan antar jemput ke kantor Wakil Bupati. "Bagi yang daftar lebih awal atau duluan kami prioritaskan. Karena jumlah mobil dinas hanya satu. Haturnuhun," katanya.

    Dalam unggahannya ini, Hengky juga menuliskan tagar #mobildinaswabup dan #darirakyatuntukrakyat. Postingan aktor film dan sinetron itu juga menuai banyak komentar dan disukai sebanyak 15.613 pengguna Instagram saat berita ini ditulis.

    Hengky Kurniawan saat ini baru menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat kurang lebih selama empat bulan. Dia dilantik pada 20 September 2018 bersama pasangannya, Aa Umbara Sutisna yang menjadi Bupati Bandung Barat.

    Saat Pilkada Bupati Bandung Barat Juni lalu, Umbara dan Hengky diusung oleh lima partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Aa dan Hengky unggul dari dua pasangan lain yakni Elin Suhartinah-Maman Sulaeman dan Doddy Imron-Pupu Sari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.