BNPB: 40,9 Juta Orang Terpapar Bahaya Longsor

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga mencari sisa harta benda yang masih bisa digunakan pasca bencana tanah longsor di kampung adat Sinarresmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 1 Januari 2019. ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan

    Sejumlah warga mencari sisa harta benda yang masih bisa digunakan pasca bencana tanah longsor di kampung adat Sinarresmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 1 Januari 2019. ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banyak daerah rawan longsor di Indonesia. Daerah itu membentang dari Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    Baca: BNPB Sebut Sukabumi Kawasan Rawan Longsor

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, ada 274 kabupaten dan kota yang berada di daerah bahaya longsor kategori sedang hingga tinggi. "Jumlah penduduk yang terpapar bahaya tersebut mencapai 40,9 juta orang," kata Sutopo di kantornya, Rabu, 2 Januari 2019.

    Jutaan orang itu, menurut Sutopo, tak seharusnya tidak tinggal di wilayah rawan longsor. Pemerintah seharusnya tidak memberikan izin tinggal di wilayah tersebut.

    Baca: Bencana Meningkat, Kepala BNPB Baru Dinanti Tugas Berat

    Untuk itu Sutopo berharap pemerintah daerah memperbaiki tata ruang di wilayahnya. "Jika dibiarkan saja, longsor akan menjadi bom waktu yang selalu terjadi saat musim hujan," katanya.

    Sutopo mengatakan, pemerintah daerah bisa mengatur tata ruang terkait dengan longsor dengan mengacu pada laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Laporan itu menunjukkan dengan detail wilayah yang terpapar bahaya hingga ke tingkat kecamatan.

    Masyarakat juga bisa mengakses laporan tersebut. Sutopo menuturkan, data tersebut diunggah di situs www.vsi.esdm.go.id.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.