Cerita Sandiaga Uno Bicara Dana Kampanye dengan Prabowo Subianto

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden Sandiaga Uno saat menghadiri acara bertajuk Curhat Kyai Kampoeng Kepada Bang Sandi di hotel Syariah Radho, Malang, Jawa Timur, Kamis, 6 Desember 2018. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno menganggap bahwa guru Ngaji sangat bereran dalam membangun ketakwaan dan moral masyarakat sejak dini. Foto: Istimewa

    Calon wakil presiden Sandiaga Uno saat menghadiri acara bertajuk Curhat Kyai Kampoeng Kepada Bang Sandi di hotel Syariah Radho, Malang, Jawa Timur, Kamis, 6 Desember 2018. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno menganggap bahwa guru Ngaji sangat bereran dalam membangun ketakwaan dan moral masyarakat sejak dini. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta -Calon wakil presiden Sandiaga Uno masih menjadi penyumbang terbesar dana kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga.

    Per 31 Desember lalu, Sandiaga berkontribusi atas 73,1 persen penerimaan dana kampanye, atau setara Rp 39,5 miliar. Adapun Prabowo menyokong Rp 13,05 miliar atau 24,2 persen terhadap penerimaan dana kampanye.

    Baca : Ziarah Makam Sunan Ampel, Sandiaga Uno Bahas Wisata Religi dan Ekonomi Umat

    Sandiaga menuturkan, dia dan Prabowo saling berkeluh kesah ihwal seretnya dana kampanye ini. "Saya sampaikan kesulitan dana ke beliau dan beliau juga menyampaikan kesulitan dana ke saya," kata Sandiaga dalam wawancara dengan Majalah Tempo, dua pekan lalu.

    Sandiaga mengatakan selalu ada hambatan setiap kali berusaha menggalang dana. Bahkan para pengusaha yang merupakan rekanan bisnisnya dulu bergeming.

    Sandiaga lagi-lagi mengungkit ihwal Ketua Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani yang ada di kubu Joko Widodo. Begitu pula sahabatnya sejak lama, Erick Thohir, yang menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.