Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amien Rais dan Catatan Kritik Kontroversialnya Sejak Reformasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Gestur Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berbincang di ruang tunggu ketika mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Kedatangan Amien untuk meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TEMPO/Imam Sukamto
Gestur Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berbincang di ruang tunggu ketika mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Kedatangan Amien untuk meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAmien Rais diminta mundur dari Partai Amanat Nasional atau PAN dan perpolitikan nasional oleh lima orang yang terlibat pendirian partai itu. Kelimanya adalah Abdillah Toha, kini penasihat Wakil Presiden; advokat senior Albert Hasibuan, sastrawan dan jurnalis senior Goenawan Mohamad, penyair dan tokoh budaya Toety Heraty, dan Zumrotin.

Baca juga: Kritik Amien Rais, Pendiri PAN Tak Mau Komentar Soal Pro Jokowi

"Barangkali sudah saatnya Saudara mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus, dan menempatkan diri Saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri kita," demikian tertulis dalam surat terbuka yang dirilis pada hari ini, Rabu, 26 Desember 2018.

Bagaimana kilas balik kiprah Amien Rais sejak era reformasi hingga saat ini?

4 Mei 1998 Amien Rais dengan 50 tokoh cendekiawan dan budayawan mendirikan Majelis Amanat Rakyat (Mara). Termasuk di dalamnya, lima orang yang kini menuntut Amien Rais mundur.

Saat itu, Amien Rais selaku juru bicara membacakan tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya agar proses reformasi bisa berjalan.

21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur, digantikan wakilnya, B.J. Habibie. Tiga hari setelah itu, Amien Rais mendesak presiden baru agar menyatakan diri sebagai pemerintahan transisional dengan keharusan mempercepat pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Sehari kemudian, Amien Rais menyatakan siap dicalonkan sebagai presiden keempat jika lewat pemilu yang jujur dan adil.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberi sambutan dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. Amien yang juga merupakan salah satu tokoh reformasi didapuk sebagai pembicara dalam acara peringatan 20 tahun reformasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah

17 Agustus 1998 Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjadi ketua umum.

10 November 1998 Berlangsung pertemuan empat tokoh di Ciganjur: Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Megawati Sukarnoputri, dan Sri Sultan Hamengku Buwono. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Ciganjur, yang berisi delapan butir pokok pemikiran tentang reformasi.

18 Desember 1998 PAN secara resmi mengumumkan pencalonan Amien Rais sebagai calon presiden, sesuai dengan bunyi rekomendasi rapat kerja nasional yang pertama di Bandung.

25 Agustus 1999 Poros Tengah mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Amien Rais, yang sedang bermesraan dengan Gus Dur, mengatakan, "Saya akan tercatat dalam sejarah modern sebagai politisi penipu jika pencalonan Abdurrahman Wahid hanya taktik diri saya belaka untuk berbalik merebut kursi presiden," katanya di Yogyakarta.

27 September 1999 Amien Rais menggandeng Gus Dur untuk sowan kepada para ulama NU di Buntet, Cirebon, Jawa Barat.

3 Oktober 1999 Dalam Sidang Umum MPR, Amien Rais terpilih sebagai Ketua MPR.

20 Oktober 1999 Berkat dukungan yang kuat dari Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden keempat.

13 Januari 2000 Berlangsung tablig akbar sejuta umat yang mendesak pemerintahan Abdurrahman Wahid agar memperhatikan masalah Ambon. Saat itu santer beredar rumor yang menyebutkan acara yang berlangsung di Monumen Nasional itu adalah untuk menggoyang Gus Dur. Amien Rais, salah satu peserta tablig, membantah rumor tersebut. Ia mengatakan, "Sayalah orang yang pertama akan mempertahankan Gus Dur sebagai presiden sampai 2004," tuturnya kala itu.

24 Januari 2000 Gus Dur memberhentikan dua menterinya: Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi. Langkah ini dikecam keras oleh Amien Rais. Amien mengatakan, "Kalau anak buahnya tidak bisa bekerja sama, seharusnya yang dipertanyakan cara kerja konduktornya."

18 Mei 2000 Keretakan Amien dengan Gus Dur mengemuka. Amien Rais memberi sinyal kemungkinan membentuk koalisi baru antara Poros Tengah, PDI Perjuangan, dan Golkar dalam sidang tahunan Agustus 2000.

5 Februari 2001 Amien mengadakan pertemuan dengan pemimpin fraksi dan ketua partai besar, membahas kemungkinan percepatan sidang istimewa. Alasannya, situasi di daerah, khususnya Jawa Timur, semakin panas dan menjurus ke arah anarki.

21 Maret 2001 Dalam jumpa pers seusai mengadakan rapat dengan para pemimpin MPR. Amien Rais memastikan akan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR jika Memorandum Kedua dijatuhkan oleh DPR. "Hampir bisa dipastikan, dalam satu bulan DPR berkirim surat ke MPR untuk menggelar sidang istimewa," kata Amien.

18 April 2001 PAN secara resmi mendukung Wakil Presiden Megawati menjadi presiden jika Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh sidang istimewa.

21 Juni 2001 Menjelang Sidang Istimewa MPR, Amien terlihat semakin lengket dengan Ketua DPR Akbar Tandjung dan suami Megawati, Taufiq Kiemas. Mereka terlihat menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

20 Juli 2001 Amien Rais meminta semua anggota MPR berkumpul di Senayan untuk mengantisipasi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid, yang mengancam akan mengeluarkan dekrit.

23 Juli 2001 Amien berkomentar pada detik-detik terakhir kekuasaan Gus Dur, "Insya Allah, kita besok siang akan punya presiden baru," katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara III MPR/DPR di Jakarta. Sidang istimewa berjalan. MPR mengangkat Megawati sebagai presiden kelima, menggantikan Abdurrahman Wahid.

Tahun 2002 Walaupun sudah berikrar mengamankan Megawati sampai 2004, bukan berarti Amien Rais berhenti mengkritik pemerintah. Ia menyebut periode ini sebagai pertaruhan terakhir demokrasi yang sedang ditimang-timang.

Kritik Amien itu terdokumentasi lewat tulisan kolomnya pada rubrik tabloid Adil dan Detikcom. Ketika pemerintahan Mega masih belum genap berusia lima bulan, ia terus menghujaninya dengan kritik pedas. Masalah yang sangat prinsipil, kata Amien, adalah tim ekonomi yang tak kompak, terutama dalam bersikap terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Kecaman yang lebih keras atas kinerja Presiden Megawati disampaikan Amien Rais lewat harian terkemuka Jepang, The Yomiuri Shimbun, pada pertengahan Februari lalu. Amien mengatakan, "Mega belum melakukan apa-apa dan belum sukses membawa negeri ini ke masa depan yang lebih baik."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tanggapan PAN dan Analis Soal Tuntutan Diskualifikasi Prabowo-Gibran dalam Sengketa Pilpres di MK

4 hari lalu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis (kedua kiri) didampingi Henry Yosodiningrat (tengah) mengajukan pendaftaran gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta,Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan PAN dan Analis Soal Tuntutan Diskualifikasi Prabowo-Gibran dalam Sengketa Pilpres di MK

PAN menyatakan permintaan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dalam gugatan sengketa pilpres di MK mengada-ada.


PAN Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Jalan Tanpa Bentuk Tim

5 hari lalu

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio (kanan), Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga (kiri), Ketua DPP PAN Zita Anjani (ketiga kiri), bersama kader baru PAN Anggara Wicitra Sastroamidjojo (Ketiga Kanan), Idris Ahmad (tengah), dan Jovin Kurniawan (kedua kanan) serta politisi muda Tsamara Amany (kedua kiri)  saat pengenalan kader baru PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Jalan Tanpa Bentuk Tim

Ini alasan PAN sebut tak butuh tim transisi dari pemerintah Jokowi ke Prabowo.


Caleg PAN Jadi Pemohon Pertama Sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitusi

7 hari lalu

Para kader Partai Amanat Nasional (PAN) menyanyikan yel-yel usai mengajukan berkas bakal calon anggota DPR di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 12 Mei 2023. PAN mendaftarkan 580 bakal calon legislatif (caleg) anggota DPR ke KPU.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Caleg PAN Jadi Pemohon Pertama Sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitusi

Calon legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PAN menjadi pemohon pertama dalam sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi.


Berkoalisi Tiga Kali di Pencalonan Pilpres, Prabowo Beri Sinyal Jatah Kursi PAN Lebih Banyak di Kabinet

8 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Berkoalisi Tiga Kali di Pencalonan Pilpres, Prabowo Beri Sinyal Jatah Kursi PAN Lebih Banyak di Kabinet

Capres Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan menyiapkan jatah kursi lebih bagi kader-kader PAN di kabinetnya nanti.


Prabowo Hadiri Undangan Buka Bersama DPP PAN Didampingi Zulhas hingga Gus Miftah

8 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Hadiri Undangan Buka Bersama DPP PAN Didampingi Zulhas hingga Gus Miftah

Prabowo menghadiri buka puasa bersama pengurus DPP PAN hari ini. Ia didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.


Zulhas Bilang Jatah Kursi PAN di Kabinet Terserah Prabowo

10 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Zulhas Bilang Jatah Kursi PAN di Kabinet Terserah Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bicara mengenaj jatah kursi PAN di Kabinet mendatang.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

11 hari lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri minimal 5 menteri mendapat reaksi dari Gerindra dan PAN.


Harga Beras Masih Liar, Begini Anggota DPR Semprot Mendag Zulkifli Hasan

11 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Beras Masih Liar, Begini Anggota DPR Semprot Mendag Zulkifli Hasan

Harga beras tinggi dan kelangkaannya tersebut menjadi pertanyaan tajam Komisi VI DPR RI pada langkah pemerintah dalam menangani beras.


Soal Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Itu Masih Lama, Santai Saja

12 hari lalu

Viva Yoga Mauladi: Karena Negara Bukan Tukang Palak
Soal Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Itu Masih Lama, Santai Saja

PAN menilai pembahasan mengenai komposisi menteri masih terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Mereka enggan tanggapi Golkar.