2004
Pada Pemilu 2004, Amien Rais mencalonkan diri sebagai presiden bersama politikus Golkar Siswono Yudhohusodo sebagai calon wakil presiden. "Saya terpanggil untuk terus menjaga agar hak politik warga Negara Indonesia tetap terjamin. Keikutsertaan ini perwujudan rasa tanggung jawab itu," kata dia pada 12 April 2004.
Pasangan ini gagal dalam Pemilihan Presiden 2004. Mereka hanya meraih 14,66 persen suara dan gagal melaju ke babak kedua pilpres.
Setelah gagal dalam Pilpres yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono itu, Amien Rais seolah tenggelam. Tak ada catatan kritik kerasnya pada pemerintah SBY.
Pada Pemilu 2014 PAN mengusung Ketua Umumnya Hatta Radjasa sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Namun pasangan ini kalah dari rivalnya, Joko Widodo atau Jokowi - Jusuf Kalla.
Baca juga: Sikap Muhammadiyah terhadap Ancaman Amien Rais Soal Pilpres
2016-2018
Nama Amien Rais kembali mencuat setelah ia muncul bersama massa aksi bela Al Quran pada 4 November 2016 yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena diduga menista agama.
Sejak itu Amien Rais kerap mengeluarkan kritikan pedas untuk Jokowi yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya adalah Ahok.
Beberapa kritikan yang dilontarkan ke Jokowi antara lain soal pengaduan ulama ke ranah hukum. Salah satunya adalah Rizieq Shihab. Ia menilai Jokowi membiarkan usaha-usaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap para ulama sebagai rujukan umat.
Kritikan lain adalah saat Amien Rais menyebut pembagian sertifikat oleh Presiden Jokowi adalah pengibulan. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan Luhut mengancam akan membuka dosa Amien Rais.
Seperti tak gentar Amien Rais terus mengeluarkan kritik ke Jokowi. Saat Jokowi menyebut akan menggebuk kelompok yang anti konstitusi, anti-NKRI, ataupun yang memecah belah rakyat. Amien kemudian meminta Jokowi tak mengeluarkan lagi kata "gebuk". Ia mengingatkan Jokowi agar jangan pernah menganggap enteng kedaulatan rakyat.
Terakhir adalah saat Amien Rais mengatakan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah jika tak bersikap dalam pemilihan presiden 2019. Ketua Umum Haedar Nashir saat itu mengatakan Muhammadiyah tak akan memasuki wilayah politik praktis selama pilpres 2019.
MAJALAH TEMPO