Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Jawab Tudingan Berpelesir ke Eropa

image-gnews
Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, membantah tuduhan adanya kegiatan pelesiran atau jalan-jalan dalam rangkaian kunjungan kerja lembaganya ke sejumlah kantor perwakilan di luar negeri, khususnya Jerman dan Spanyol. Hal ini merujuk pada protes dan kritik rombongan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang menghabiskan waktu dua hari untuk acara bebas selama berada di Berlin, Jerman.

Baca: Bawaslu Catat 192 Ribu Pelanggaran selama 3 Bulan Masa Kampanye

“Tidak ada. Semua bisa kami pertanggungjawabkan. Itu bukan untuk jalan-jalan, tapi tugas supervisi,” kata Abhan kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.

Tempo mendapat salinan dokumen sebuah rangkaian kegiatan kunjungan kerja Bawaslu di Jerman. Dalam salinan tersebut tercantum nama Ratna Dewi dan lima orang dalam rombongan yang mendarat di Berlin, Jerman, sekitar pukul 09.55 waktu setempat, 14 Desember lalu. Rombongan ini kemudian mengikuti tiga rangkaian acara yang berlokasi di Kedutaan Besar RI Berlin mulai pukul 14.00 hingga lebih dari pukul 18.00.

Kritik dan polemik muncul ketika membaca agenda kegiatan rombongan Ratna pada hari kedua dan ketiga dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam salinan tersebut tercantum rombongan diberikan acara bebas hingga pukul 17.40, 16 Desember 2018. Mereka diduga lebih banyak melakukan jalan-jalan hingga waktu terbang ke Madrid, Spanyol, pukul 19.40 waktu setempat. “Dewi bersama Sekretaris Jenderal, seorang staf, dan perwakilan Kementerian Luar Negeri,” kata Abhan.

Baca juga: Kata Bawaslu soal Salam Dua Jari Anies Baswedan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyatakan kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian kegiatan supervisi Bawaslu ke 34 kantor perwakilannya di luar negeri. Menurut dia, kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk para komisioner periode sebelumnya. Dia menilai seluruh lembaga penyelenggara pemilihan umum memang berkewajiban untuk melakukan supervisi kepada perwakilannya sebelum pelaksanaan pemungutan suara. “Kami juga mengajak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu di luar negeri,” ujar Abhan.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Inas Zubir, menilai agenda rombongan Ratna sangat janggal karena lebih banyak jalan-jalan ketimbang melaksanakan tugas kelembagaan. Menurut dia, seorang pejabat lembaga seharusnya memanfaatkan seluruh kesempatan kunjungan kerjanya secara efektif. Hal ini berkaitan dengan penggunaan anggaran negara yang tak boleh diperuntukkan lebih banyak demi kegiatan atau keuntungan pribadi. “Ini kewenangan pengawasan di Komisi II (Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat). Partai Hanura akan menyuarakannya (meminta keterangan Bawaslu) melalui anggota di Komisi II,” ujar Inaz.

Baca: Kotak Suara Rusak, Bawaslu Minta KPU Awasi Gudang Logistik

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, tak berkomentar banyak ketika dimintai keterangan melalui aplikasi komunikasi di telepon selulernya. Dia tak membenarkan atau membantah kegiatan kunjungan kerja di Berlin (Jerman) dan Madrid (Spanyol) itu. Dia hanya mengklaim seluruh isi dan hasil kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan secara terbuka. “Nanti akan kami sampaikan secara resmi. Tunggu saja,” kata Ratna.

REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

20 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.


10 Negara dengan Lapangan Kerja Paling Banyak, Tertarik Pindah?

1 hari lalu

Berikut ini daftar negara dengan lapangan kerja paling banyak di dunia, didominasi oleh negara-negara Eropa. Tertarik untuk pindah? Foto: Canva
10 Negara dengan Lapangan Kerja Paling Banyak, Tertarik Pindah?

Berikut ini daftar negara dengan lapangan kerja paling banyak di dunia, didominasi oleh negara-negara Eropa. Tertarik untuk pindah?


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

2 hari lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.


Mengintip Desain Mewah Sleeper Train Venice Simplon-Orient-Express

2 hari lalu

Seniman JR, yang mendesain sleeper train L'Observatoire milik Venice Simplon-Orient-Express. (dok. Belmond)
Mengintip Desain Mewah Sleeper Train Venice Simplon-Orient-Express

Sleeper train L'Observatoire Venice Simplon-Orient-Express mulai beroperasi tahun 202


Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

2 hari lalu

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA/Galih Pradipta
Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.


Venice Simplon-Orient-Express Hadirkan Sleeper Train yang Dirancang Seniman

2 hari lalu

Seniman JR, yang mendesain sleeper train L'Observatoire milik Venice Simplon-Orient-Express. (dok. Belmond)
Venice Simplon-Orient-Express Hadirkan Sleeper Train yang Dirancang Seniman

Venice Simplon-Orient-Express pertama kalinya menghadirkan sleeper train yang dirancang khusus oleh seniman


Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

3 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.