Penindakan Sepanjang 2018, KPK Setor Rp 500 Miliar ke Kas Negara

Jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat menyampaikan laporan kinerja KPK tahun 2018 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Desember 2018. TEMPO/TAUFIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menyerahkan uang senilai Rp 500 miliar kepada negara dari hasil penanganan perkara korupsi selama tahun 2018.

"Lebih dari 500 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam laporan Kinerja KPK tahun 2018 di kantornya, Rabu, 19 Desember 2018.

Baca: KPK Sebut ada 178 Penyidikan sepanjang 2018

Saut mengatakan uang tersebut termasuk pendapatan dari hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang mencapai Rp 44,6 miliar, Adapun nilai pelimpahan hibah barang rampasan selama 2018 sebesar Rp 96,6 miliar.

Selama tahun 2018, KPK telah melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan dan 128 kegiatan penuntutan. Sebanyak 28 perkara dari operasi tangkap tangan.

Saut menyebutkan bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang dan jasa sebanyak 17 perkara, serta tindak pidana pencucian uang sebanyak 6 perkara.

Baca: KPK Tangkap 9 Orang dalam OTT Kemenpora

Sementara itu, kata Saut, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, ada 91 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 50 perkara melibatkan swasta, 28 perkara melibatkan kepala daerah 29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah. Ada juga 20 perkara lainnya yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV.

Saut mengatakan jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya. "Ini merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," ujarnya.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, data tersebut masih per 19 Desember 2018 dan masih bisa bertambah lantaran semalam lembaga antirasuah tersebut kembali melakukan operasi tangkap tangan . "Ini belum masuk OTT semalam di Kemenpora," ujarnya.

Baca: KPK Hibahkan Barang Sitaan Korupsi ke Kabupaten Banjarnegara






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.