PDIP Minta Demokrat Tak Dramatisir Kasus Perusakan Atribut Partai

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Partai Demokrat tak mendramatisir kasus perusakan atribut partai berlambang mercy itu di Pekanbaru, Riau.

Menurut Hasto, partainya berkali-kali mengalami kejadian yang sama, baru-baru ini juga terjadi di Sulawesi Barat. Namun Hasto mengklaim partainya tidak mendramatisir seperti Demokrat. "Ya jangankan di Sulawesi Barat, kami di Jawa Barat sebelum kejadian Demokrat itu juga terjadi. Baliho caleg kami dirusak," ujar Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Selasa, 18 Desember 2018.

Baca: Perusakan Bendera Demokrat, Jokowi Ajak Tim Saling Menghargai

Namun, menurut Hasto, perusakan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. "Sehingga di dalam situasi tahun politik ini, sebaiknya seluruh pemimpin bijak. Jangan dramatisasi berbagai persoalan-persoalan untuk mendapatkan efek elektoral," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan sudah mengungkap pelaku perusakan baliho Partai Demokrat di Riau. Dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, kemarin, Wiranto yang didamping Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa dalang perusakan alat peraga kampanye Partai Demokrat dan PDIP di Riau adalah anggota dua partai tersebut.

Baca: Demokrat Sebut Wiranto Sepelekan Masalah Perusakan Atribut Partai

Belakangan SBY menyatakan tidak sependapat dengan Wiranto. Lewat akun Twitternya, SBY berkicau jika hasil investigasi partainya menunjukkan hasil yang berbeda dari pernyataan Wiranto. Menurut SBY, PDIP dan Partai Demokrat bukan dalang dan inisiator dari kasus perusakan tersebut.

Hasto menyarankan agar Wiranto buka-bukaan dan menyebut nama pelaku perusakan atribut partai tersebut. "Enggak usah sebut oknum-oknum. Sebutkan saja namanya, karena kami ini partai berdisiplin. Merusak atribut itu kami kutuk," ujarnya.

Baca: Bendera Demokrat Dirusak, Bawaslu Sebut Masih Ranah Pidana Umum