Sesjen MPR: Peran Humas Penting Sebagai Jembatan Komunikasi Negara dan Rakyat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono membuka secara resmi serta memberikan paparan singkat dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa,18 Desember 2018. (dok MPR RI)

    Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono membuka secara resmi serta memberikan paparan singkat dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa,18 Desember 2018. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL– Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sesjen MPR) Ma’ruf Cahyono mengingatkan pentingnya peran kehumasan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. 

    “Kehumasan memiliki satu psikologi hubungan, antara negara dan masyarakat,” ujarnya saat membuka secara resmi serta memberikan paparan singkat dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.

    Acara dengan tema ‘Peran Lembaga MPR di Tahun Politik’, ini diikuti lebih dari 100 peserta perwakilan bidang kehumasan instansi, lembaga-lembaga serta beberapa kementerian Negara.  Selain dihadiri Sesjen MPR RI juga dihadiri Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya.

    Ma’ruf  mengungkapkan peran dan hubungan kehumasan tersebut tentu saja sangat penting terutama sebagai jembatan komunikasi kepada rakyat. Sebagai contoh, saat ini sering terdengar isu bahwa bangsa Indonesia terancam tiga ‘dis’ yakni disorientasi, distrust dan disobedience. Ini sangat berbahaya jika terjadi dan meluas dalam tataran kenegaraan.

    “Disinilah peran-peran kehumasan untuk membalik isu ancaman tiga ‘dis’ tersebut menjadi positif dan baik untuk masyarakat dan Negara,” katanya.

    Pertama isu disorientasi, bagaimana kehumasan berperan agar seluruh anak bangsa memiliki orientasi berbangsa dan bernegara yang sewajarnya, selayaknya dan senormalnya sesuai harapan the founding fathers Indonesia.  

    Kedua isu distrust, bagaimana kehumasan mampu menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara menuju masyarakat yang sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap bangsa dan negaranya. Jika, peran-peran tersebut diupayakan maksimal dan berhasil maka akan muncul satu kekuatan yang menghilangkan disobedience atau pembangkangan.

    Ditekankan Ma’ruf, jika disobedience tidak terjadi, tentu negara dan masyarakat akan berada dalam hubungan yang selaras, baik, saling mendukung dan pada akhirnya segala yang dicita-citakan bersama akan mudah untuk diwujudkan.

    “Saya kira peran-peran kehumasan tersebut sangat luarbiasa, peran humas tidak hanya masuk dalam tataran-tataran rutin keseharian yang biasa dilakukan tapi masuk juga dalam tataran besar salah satunya bagaimana mewujudkan itu semua membalik ancaman tiga ‘dis’ tadi,” katanya.

    Kehumasan, lanjut Ma’ruf, juga harus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, tapi tidak hanya pesan di permukaan saja, namun pesan-pesan yang betul-betul bisa memberikan pengaruh.  “Pengaruh tersebut, ditataran MPR sendiri sangat tinggi harapannya yakni bagaimana sistem nilai yang ada juga sampai kepada masyarakat,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.