MPR Ajak Perhimpunan Dokter Hewan Jadi Pelopor Pemilu Damai

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di tengah para anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) yang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di tengah para anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) yang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018

    INFO NASIONAL - Di hadapan ratusan anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara V, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengajak untuk peduli pemilu 2019. “Dokter hewan dan istrinya harus menjadi pelopor damai dalam pemilu tahun depan,” ujarnya.

    Menurut dia, pemilu merupakan hal biasa karena dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun sekali. Untuk itu, diharapkan semua saling menghormati dan menghargai dalam soal pilihan. Zulkifli mengatakan, bila pemimpin yang ada saat ini sudah bagus, silakan dipilih kembali. Namun, bila ada yang ingin pemimpin baru, juga silakan memilih pemimpin yang diinginkan. “Semua diselesaikan secara sederhana di bilik TPS pada 17 April 2019,” katanya.

    Bagi Zulkifli, tidak perlu ada kegaduhan soal pilihan presiden. Sebab, calon yang ada sama-sama orang Indonesia serta merupakan kader terbaik dari partai pengusung. Dalam pemilu 2019, diinginkan terciptanya suasana yang penuh kegembiraan dan jauh dari rasa permusuhan.

    Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi yang sudah disepakati sejak 17 Agustus 1945 seharusnya menghasilkan kedamaian, kesetaraan, kemakmuran, juga keadilan bagi semua. Diakui, dalam proses perjalanan demokrasi, ada kemajuan yang sudah dicapai, tapi ada pula yang perlu diperjuangkan. “Ada catatan-catatan pada demokrasi yang berkembang untuk dievaluasi,” ucapnya.

    Saat ini, diakui ada penyimpangan demokrasi, yakni kedaulatan yang ada tidak digunakan semestinya. Penyimpangan itu seperti bagaimana money politik, pembagian sembako, dan yang lainnya terjadi saat pemilu. Hal demikian yang membuat pemilu menjadi mahal. Akibatnya, calon kepala daerah mencari sponsor saat maju pilkada. Bila mereka terpilih, kali pertama yang dipikirkan mengembalikan modal kepada para penyandang dana. “Akhirnya kekuasaan yang ada untuk mencari kekayaan. Untuk itu, perlu ada perbaikan dalam sistem demokrasi yang ada,” tuturnya.

    Zulkifli ingin demokrasi yang ada disempurnakan sehingga mampu mencapai tujuan ideal, yakni sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. “Indonesia yang adil dan makmur,” ujarya.

    Disampaikan masyarakat Indonesia ingin merdeka karena ingin bersatu. Dalam persatuan, bangsa ini bisa menciptakan keadilan juga kesetaraan. Untuk itu, semua elemen masyarakat harus bisa menjadi perilaku yang disinari cahaya Ketuhanan, mempersatukan, bukan memecah belah, juga mengutamakan musyawarah mufakat. “Perilaku seperti inilah yang akan menciptakan keadilan bagi semua dalam wadah NKRI,” katanya. (*) 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.