Gempa Guncang Lombok dan Bali, Tidak Berpotensi Tsunami

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gempa. abcnews.com

    Ilustrasi gempa. abcnews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Gempa bumi tektonik menguncang sebagian besar wilayah Lombok dan Bali. Pemantauan Badan Meteoroligi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pukul 08.02 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki kekuatan Magnitudo 5,7.

    Baca juga: Masa Transisi Gempa Lombok, Ini yang Dilakukan Pemerintah

    “Setelah dimutakhirkan menjadi M=5,3,” ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono, melalui siaran pers, Kamis 6 Desember 2018.

    Menurut Rahmatepisenter gempa terletak pada koordinat 8,5 LS dan 116,06 BT. Tepatnya berlokasi di darat pada jarak 10 km arah barat laut Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Pada kedalaman 10 kilometer.”

    Menurut Rahmat, dengan memperhatikan lokasi episenter, kedalaman hiposenter, dan mekanisme sumbernya, maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Flores. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik.

    Baca juga: Rumah Tahan Gempa Rp 15 Juta Mulai Berdiri di Lombok Utara

    “Dampak gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan guncangan di daerah Lombok Utara dalam skala intensitas VI MMI, Lombok Barat dan Mataram V MMI, Lombok Tengah dan Lombok Timur IV MMI, Denpasar III-IV MMI, Jimbaran, Tabanan, Nusa Dua dan Sumbawa III MMI, Karangasem, Singaraja dan Kuta II-III MMI ungkap dia.

    Ia menjelaskan, saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. “Hingga pukul 08.11 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock),” ujarnya.

    BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.