TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan masih banyak tambang ilegal yang dibekingi petinggi aparat bersenjata. Hal itu yang membuat banyak tambang ilegal masih beroperasi walaupun tak memiliki izin dan membayar pajak.
Baca: Kasus Bank Century, Budi Mulya akan Ajukan Justice Collaborator
"Kalau ada yang tidak clean and clear tapi masih bisa beroperasi itu pasti ada bekingnya," kata Laode di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.
Laode mengatakan tambang yang dibekingi aparat dapat diidentifikasi dengan mudah. Dia mengatakan bila ada tambang yang tak berizin, namun masih bisa beroperasi maka patut diduga tambang tersebut dibekingi aparat.
Laode mengatakan menurut penelitian KPK, tambang-tambang yang dibekingi aparat banyak berada di pulau Kalimantan dan Sumatera. Belakangan tambang ilegal itu juga muncul di Sulawesi, khususnya tambang nikel. Selain itu, tambang ilegal dengan beking aparat juga ada di Pulau Halmahera, Maluku dan Papua.
Baca: KPK Sebut Kasus Baru Saat Geledah Kantor Bupati Jepara, Tahapnya?
Laode menyayangkan KPK tak bisa menindak praktik tersebut. Namun, kata dia, KPK telah melaporkan hal itu ke presiden. Hasilnya, pemerintah menandatangani komitmen untuk menyelematkan sumber daya alam, yakni Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam. Nota itu telah ditandangani oleh presiden, Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI. "Kenapa mereka butuh tanda tangani itu, karena disinyalir banyak yang terlibat di bidang itu," kata dia.
