KPK: Banyak Tambang Dibekingi Aparat Bersenjata

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif melihat tumpukan rupiah, yang merupakan barang bukti hasil OTT terkait suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. Pengungkapan kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Bekasi pada 14 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan masih banyak tambang ilegal yang dibekingi petinggi aparat bersenjata. Hal itu yang membuat banyak tambang ilegal masih beroperasi walaupun tak memiliki izin dan membayar pajak.

Baca: Kasus Bank Century, Budi Mulya akan Ajukan Justice Collaborator

"Kalau ada yang tidak clean and clear tapi masih bisa beroperasi itu pasti ada bekingnya," kata Laode di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Laode mengatakan tambang yang dibekingi aparat dapat diidentifikasi dengan mudah. Dia mengatakan bila ada tambang yang tak berizin, namun masih bisa beroperasi maka patut diduga tambang tersebut dibekingi aparat.

Laode mengatakan menurut penelitian KPK, tambang-tambang yang dibekingi aparat banyak berada di pulau Kalimantan dan Sumatera. Belakangan tambang ilegal itu juga muncul di Sulawesi, khususnya tambang nikel. Selain itu, tambang ilegal dengan beking aparat juga ada di Pulau Halmahera, Maluku dan Papua.

Baca: KPK Sebut Kasus Baru Saat Geledah Kantor Bupati Jepara, Tahapnya?

Laode menyayangkan KPK tak bisa menindak praktik tersebut. Namun, kata dia, KPK telah melaporkan hal itu ke presiden. Hasilnya, pemerintah menandatangani komitmen untuk menyelematkan sumber daya alam, yakni Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam. Nota itu telah ditandangani oleh presiden, Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI. "Kenapa mereka butuh tanda tangani itu, karena disinyalir banyak yang terlibat di bidang itu," kata dia.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Studi Arkeologi: Inikah Sebab Tambang Raja Salomo Telantar di Gurun Israel?

1 hari lalu

Studi Arkeologi: Inikah Sebab Tambang Raja Salomo Telantar di Gurun Israel?

Tambang tembaga di Gurun Negev Israel kemungkinan adalah situs kuno yang telah menginspirasi legenda tentang tambang emas Raja Salomo atau Sulaiman.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak