Di Depan Ulama, Jokowi Curhat Dituduh PKI dan Dukung TKA Cina

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika mambuka Muktamar ke XXI Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 19 November 2018. Presiden berpesan kepada peserta untuk menjaga karakter keindonesiaan dan karakter keislaman di tengah penggunaan internet atau media sosial secara bertanggung jawab. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang 75 ulama dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok untuk berdialog  di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Jokowi mengklarifikasi sejumlah tudingan yang diarahkan kepada pemerintahan dan pribadinya.

Baca: Jokowi Belum Bersikap Soal Baiq Nuril, Istana: Masih di Yudikatif

Isu yang diklarifikasi Jokowi cukup beragam, mulai dari banjir tenaga kerja asing (TKA) hingga isu dia dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). "Menjelang tahun politik seperti ini yang banyak memang isu-isu. Saya sudah empat tahun ini banyak isu, ada isu tapi saya tidak pernah menjawabnya, tapi kali ini mumpung bertemu para ulama saya ingin sampaikan," katanya di lokasi, Rabu, 21 November 2018.

Terkait tudingan Indonesia banjir TKA, khususnya dari Cina, Jokowi membantah. Ia menjelaskan jumlah TKA di sini tidak mencapai 1 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini jauh lebih kecil dari ketimbang negara-negara lain di dunia.

Ia mencontohkan jumlah TKA di Uni Emirat Arab mencapai 83 persen, Arab Saudi 23 persen, dan Malaysia 5,4 persen. Sementara itu di Indonesia hanya 78 ribu TKA atau 0,03 persen dari total penduduk. "Jangan ada yang menyelewengkan jadi 10 juta, datanya dari mana. Kalau saya ini jelas data dari imigrasi," ucapnya.

Menurut Jokowi, lebih tepat jika menganggap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang membanjiri negara lain. Ia membandingkan TKA Cina di Indonesia hanya 24 ribu sementara itu TKI di Cina daratan mencapai 80 ribu. "Di Hong Kong, kan Cina juga, 160 ribu, Taiwan 200 ribu, kalau ditotal 440 ribu," ujarnya.

Dengan perbandingan itu, Jokowi menampik jika pemerintahannya dianggap antek asing. "Karena tenaga kerja kita lebih banyak di sana justru orang di sana antek Indonesia. Kalau mau dibolak-balik," kata dia.

Selain itu, Jokowi membantah jika pemerintahannya dianggap dikendalikan asing. Ia mengklaim justru di era kepemimpinannya banyak aset asing yang diambil alih. Jokowi mencontohkan seperti kepemilikan blok Mahakam, blok Rokan, dan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.

Baca: Jokowi: Saya Lahir 1961, PKI 1965, Masak Ada PKI Umur 4 Tahun

Jokowi juga menampik jika ia dianggap sebagai aktivis PKI. Ia menuturkan PKI bubar pada tahun 1966 sedangkan ia lahir 1961. Artinya, Jokowi berumur sekitar 5 tahun saat PKI bubar. "Apa ada aktivis PKI balita," ujarnya.






Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

1 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

5 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

6 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

6 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

6 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

7 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

7 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

8 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

8 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

8 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.