TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Alvara Research menyatakan 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil atau PNS anti-Pancasila. Menteri PAN-RB Syafruddin meminta publik tidak selalu percaya dengan hasil survei.
Baca juga: Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Ratusan PNS DKI Telat
"Jangan terlalu gamang. Kita boleh memercayai itu (lembaga survei), tapi jangan terlalu meyakini karena itu lembaga luar. Percayalah pada lembaga formal," kata Syafruddin di Istana Bogor, Rabu, 21 November 2018.
Syafruddin mengklaim pemerintah akan mengevaluasi hasil survei tersebut. "Kami akan perintahkan evaluasi dan kirim edaran untuk melakukannya," kata dia. Hasilnya akan dikombinasikan dan dijadikan landasan untuk membuat aturan terkait dengan etika kelembagaan.
Kementerian yang dipimpinnya dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan bekerja sama melakukan penilaian. Kementerian Dalam Negeri juga akan diajak berkontribusi. Pasalnya sekitar 80 persen PNS berada di bawah kementerian tersebut. Selain di internal kementerian dan lembaga, evaluasi juga dilakukan pemerintah daerah.
Baca juga: DPR Minta BPIP Beri Masukan Saat Bahas UU
Lembaga survei Alvara Research menyatakan ada 19,4 persen PNS terindikasi anti-Pancasila. Survei ini dilakukan pada 10 September hingga 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.
