Dapat Penghargaan Muhammadiyah Award, JK: Ini Sangat Berarti

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) menerima penghargaan Muhammadiyah Award dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) pada acara Milad Muhammadiyah ke-106 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 18 November 2018. ANTARA/Mohammad Ayudha

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) menerima penghargaan Muhammadiyah Award dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) pada acara Milad Muhammadiyah ke-106 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 18 November 2018. ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Solo - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menerima Muhammadiyah Award di Pura Mangkunegaran Solo, Ahad malam 18 November 2018. Penghargaan itu diberikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam peringatan Milad Muhammadiyah ke-106.

    Baca: Milad ke106, Muhammadiyah akan Beri Penghargaan untuk Jusuf Kalla

    Jusuf Kalla mengatakan dirinya merasa bangga mendapatkan penghargaan dari organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan. "Penghargaan ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi saya," kata JK dalam sambutannya usai menerima penghargaan.

    Ia juga menilai penghargaan ini adalah hal yang sangat menarik. Sebab, saat ini, dirinya tercatat sebagai salah satu Mustasyar Nahdlatul Ulama. "Jadi Muhammadiyah memberikan penghargaan kepada pengurus NU," katanya.

    Karena itu, menurut JK, penghargaan yang diterimanya ini memiliki makna kerja sama simbolik yang tidak ternilai. Ia mempersembahkan penghargaan tersebut untuk ibu dan istrinya. "Mereka telah mengabdikan hidupnya untuk Aisyiyah," katanya.

    Baca juga: Tes CPNS 2018 Banyak yang Gagal, JK Ungkit Mutu Pendidikan

    Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut Jusuf Kalla adalah tokoh muslim yang layak menerima penghargaan itu. "Jusuf Kalla telah berkiprah nyata dalam merekatkan integrasi nasional untuk tegaknya perdamaian," katanya. Haedar menyebut Kalla berhasil mendamaikan konflik di Aceh, Ambon serta Poso.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.