JK Menerima Kunjungan Direktur Eksekutif Global Compact PBB

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis, 27 September 2018. Dalam pidatonya, JK membahas upaya perdamaian Palestina. AP Photo/Frank Franklin II

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis, 27 September 2018. Dalam pidatonya, JK membahas upaya perdamaian Palestina. AP Photo/Frank Franklin II

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima Direktur Eksekutif Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Global Compact) Lise Kingo di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat,16 November 2018. Keduanya membahas kegiatan lembaga tersebut untuk mendorong implementasi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    "Saya senang bisa bertemu Wapres JK hari ini, untuk menjelaskan kepada beliau tentang UN Global Compact yang merupakan lembaga inisiator di bidang bisnis berkelanjutan terbesar di dunia," kata Lise usai pertemuan.

    Baca: JK: Revolusi Industri Pengaruhi Perilaku Manusia dan Lapangan Kerja

    Lise menuturkan lembaganya mengajak perusahaan lokal  bekerja sama mewujudkan SDGs. Dia telah menawarkan ke beberapa perusahaan baru untuk bergabung.

    Presiden Indonesia Global Network yang merupakan lembaga mitra UN Compact Global, Y.W. Junardy, mengatakan lembaga tersebut berfokus memasarkan 10 isu. "Kami menggalang kegiatan dari swasta, bisnis, NGO dan universitas dalam rangka memasarkan dan mengarusutamakan prinsip 'global compact' menyangkut hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan dan antikorupsi," katanya.

    Co-chair Badan Pengarah Filantropi Indonesia, Erna Witoelar, berujar saat ini terdapat puluhan ribu perusahaan yang telah bergabung dengan lembaga tersebut. Dia menuturkan, peran UN Global Compact sangat penting untuk mencapai SDGs.

    "Tren sekarang bahwa pencapaian SDGs tidak bisa hanya pemerintah. Sangat penting peran dunia usaha, organisasi filantropi, LSM, dan lain-lain untuk bisa tercapai," katanya.

    Simak: Cerita JK Soal Bisnisnya Gagal Tergilas Teknologi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.