Humas Mabes Polri Minta Reuni Akbar 212 Tak Usah Digelar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan Alumni massa aksi 212 akan menggelar Shalat Subuh berjamaah sebelum acara reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, 2 Desember 2017.  Reuni Alumni 212 nantinya akan menyampaikan petisi, resolusi, atau maklumat dari pandangan umat muslim peserta Kongres Alumni 212. TEMPO/Subekti.

    Ribuan Alumni massa aksi 212 akan menggelar Shalat Subuh berjamaah sebelum acara reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, 2 Desember 2017. Reuni Alumni 212 nantinya akan menyampaikan petisi, resolusi, atau maklumat dari pandangan umat muslim peserta Kongres Alumni 212. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri sudah memantau rencana aksi bertajuk Reuni Akbar 212. Reuni 212 ini merujuk pada unjuk rasa yang pernah terjadi pada 2 Desember 2016. "Kami sudah monitor mereka akan ada kegiatan, tetapi saya selaku Kadiv humas mengimbau supaya tidak dilaksanakan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat dikonfirmasi, Selasa, 13 November 2018.

    Simak: Reuni Akbar 212, Ada Ceramah Rizieq Shihab dan Nissa Sabyan

    Tetapi jika tetap dilaksanakan, Setyo mengingatkan agar aksi tersebut mengikuti peraturan yang berlaku. Aksi diminta agar tidak membuat kegaduhan, keonaran, dan keributan. Setyo menuturkan, Markas Besar Polri akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya karena reuni 212 itu akan digelar di kawasan Monas.

    Persaudaraan Alumni atau PA 212 saat ini tengah mempersiapkan rencana digelarnya Reuni 212. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan rencananya, reuni itu akan digelar di Monas.

    Baca: Polri Pantau Rencana Reuni 212 di Monas, Ada Tiga Catatan

    "Kami akan tausiyah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi di hari Ahad bulan Desember tanggal 2," kata Slamet di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 November 2018. Slamet mengatakan, reuni akbar 212 itu juga akan diisi dengan tausiyah dari Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.