INFO NASIONAL-- Perusahaan atau pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan harus menyadari bahwa sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan hal tersebut.
Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja, yaitu adanya kemungkinan perusahaan berstatus daftar sebagian, yang berarti bahwa hak pekerja tidak diberikan sepenuhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja.
Baca Juga:
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, menegaskan pihaknya selalu berupaya memberikan edukasi dan informasi kepada pengusaha dan pekerja terkait kondisi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS). "Ada 3 jenis status PDS yang kerap terjadi, yaitu PDS Tenaga kerja, PDS Upah, dan PDS Program," ujar Ilyas.
PDS Tenaga kerja adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawan yang bekerja di bidang usahanya. Ada pula kategori PDS Upah, dimana perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun data upah yang dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya.
Kategori terakhir adalah PDS Program, dimana meski perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan telah sesuai memberikan data upah karyawannya, perusahaan hanya ikut pada 2 program perlindungan dari 4 program wajib yang ada.
Baca Juga:
PDS program dan PDS Upah menjadi pelanggaran yang paling lazim dilakukan perusahaan atau pemberi kerja, bahkan untuk perusahaan kategori menengah besar. Kondisi ini sering terjadi lantaran pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang diterima pekerja khususnya pekerja yang menerima upah di bawah UMP/ UMK dan kebijakan dari perusahaan terkait dengan pemberian upah kepada karyawannya.
"Pelaporan dari pekerjalah yang dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi data upah yang akurat. Melalui aplikasi BPJSTKU, pekerja dapat melaporkan kepada kami jika ada ketidaksesuaian data upah, ataupun jumlah tenaga kerja," ucap Ilyas. "Peserta tidak perlu khawatir, kerahasiaan data anda kami jamin," katanya menambahkan.
Konsekuensi dari pelaporan data upah yang salah berakibat pada berkurangnya manfaat yang akan diterima oleh peserta, antara lain manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP).
Dampak yang signifikan terlihat pada profesi yang memiliki risiko tinggi, seperti pekerja tambang hingga profesi penerbang. Ketidaksesuaian data upah maupun tenaga kerja berdampak pada besaran manfaat yang akan diterima jika yang bersangkutan mengalami risiko pekerjaan.
Misalnya upah (gaji pokok + tunjangan tetap) karyawan PT A sebesar Rp 100juta, sedangkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 3,7juta. Akibat yang timbul pada saat pekerja mengalami resiko kerja yang mengakibatkan meninggal dunia adalah terdapatnya kekurangan manfaat yang diterima oleh ahli waris dengan penjelasan :
• Dasar perhitungan dengan gaji 3,7 Juta :
Santunan meninggal dunia JKK = Rp 3.700.000 x 48 bulan upah = Rp 177.600.000
• Dasar perhitungan dengan gaji 100Juta :Santunan meninggal dunia JKK = Rp 100.000.000 x 48 bulan upah = Rp 4.800.000.000
• Selisih manfaat yang diterima sebesar Rp 4,8milyar – Rp 177,6Juta = Rp 4,622 milyar
Sedangkan untuk manfaat Jaminan Hari Tua yang iuran nya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya dapat dihitung sebagai berikut :
• Dasar perhitungan dengan gaji 3,7 Juta :
Iuran JHT = Rp 3.700.000 x 3,7% = Rp 136.900,-
• Dasar perhitungan dengan gaji 100Juta :
Iuran JHT = Rp 100.000.000 x 3,7% = Rp 3.700.000,-
• Selisih manfaat JHT yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya = Rp3,7Juta – Rp 136,9Ribu = Rp 3,56Juta/bulan
Dengan asumsi iuran diatas, terdapat perbedaan manfaat atas Jaminan Hari Tua yang akan diterima pekerja. Untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp 3,7Juta, manfaat jaminan hari tua yang akan diterima untuk 1 tahun kepesertaan sebesar Rp 2,6Juta, sedangkan untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp 100Juta manfaat jaminan hari tua yang akan diterima mencapai Rp 71Juta dengan asumsi hasil pengembangan yang diberikan sebesar 7persen per tahun.
"Nilai pengembangan yang kami berikan selalu diatas rata-rata bunga deposito perbankan," ujar Ilyas.
Jika perusahaan berstatus PDS, Ilyas menambahkan, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua selisih yang timbul. "Dengan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu artinya perusahaan sudah mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi risiko pekerjaan," katanya.
"Jadi sudah menjadi tanggung jawab perusahaan juga jika data yang dilaporkan tidak sesuai, peserta bisa menuntut perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada," tutur Ilyas. (*)
