KPK masih menyelidiki kasus korupsi di Kebumen, di antaranya mendalami peran politikus PAN Taufik Kurniawan. Langkah yang ditempuh Komisi Antirasuah, mengirimkan surat permintaan cegah untuk bepergian ke luar negeri terhadap Taufik Kurniawan ke Imigrasi. Permintaan cegah tangkal ini terkait dengan penyidikan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen.
"Ditjen Imigrasi menerima surat permintaan cegah pada Jumat, 26 Oktober 2018," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Theodorus Simarmata saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 28 Oktober 2018.
Jejak Taufik Kurniawan dalam kasus korupsi di Kebumen tidak hanya sekadar pernah bertemu dengan Mohammad Yahya Fuad. Politikus PAN tersebut disebut-sebut menerima fee dalam pencairan Dana Alokasi Khusus. Selain itu, Kabupaten Kebumen merupakan daerah pemilihan (Dapil) Taufik Kurniawan, yang mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR RI. Daerah pemilihannya yaitu Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.
Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK pada 2017 sebesar Rp 106,067 miliar. Terkait dengan DAK inilah Taufik Kurniawan disebut menerima fee Rp 4,8 miliar atau 5 persen dari anggaran Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Kebumen.
Baca: KPK Tetapkan PT Tradha Tersangka Pencucian Uang
Peran Yahya Fuad tidak cuma sebagai bupati. Jejaknya terlacak dari perusahaan miliknya yaitu PT Tradha, yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PT Tradha sebagai tersangka korupsi korporasi diduga meminjam nama 5 perusahaan lain untuk memenangkan 8 proyek di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016 - 2017 dengan nilai proyek Rp 51 miliar.
Perusahaan itu juga diduga menampung uang dari para kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten. Jumlah uang fee mencapai Rp 3 miliar, yang pencatatannya seolah-olah sebagai utang. Selanjutnya uang yang didapat dari proyek tersebut bercampur dan dicatat sebagai keuntungan PT Tradha. Keuntungan PT Tradha ini diduga dipakai membiayai kebutuhan pribadi Yahya Fuad. Di antaranya untuk membayar cucilan mobil.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno enggan memberi penjelasan ihwal Taufik Kurniawan. Eddy mengatakan, akan bertemu lebih dulu dengan Taufik untuk melihat surat pencekalan itu. "Saya belum lihat surat pencekalannya. Saya takut beritanya hoax," ujar Eddy kepada Tempo di Jakarta, Minggu, 28 Oktober 2018.
ANTARA
