Soal Bendera Hitam di Poso, Ma'ruf Amin Minta Semua Menahan Diri

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengibaran bendera Tauhid di Poso. youtube.com

    Pengibaran bendera Tauhid di Poso. youtube.com

    TEMPO.CO, Surabaya-Calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin meminta semua pihak menahan diri terhadap pengibaran bendera warna hitam beraksara Arab di Poso. Menurut Ma'ruf semua pihak harus mempercayai polisi untuk menyelesaikan masalah itu.

    "Semalam sudah ada kesepatakan tidak ada lagi konflik, sudah tidak ada, semua harus menahan diri dan selesai," kata dia di Surabaya, Ahad, 28 Oktober 2018.

    Baca: Kabareskrim Instruksikan Usut Pengibaran Bendera Hitam di Poso

    Sebelumnya, Kepolisian RI membenarkan ada pengibaran bendera hitam di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Lapangan Sintuwu Maroso dalam aksi bela bendera tauhid.

    Peristiwa itu terjadi pada 26 Oktober sekitar pukul 13.30 WITA. "Pada saat kegiatan penyampaian orasi di kantor DPRD Poso, salah satu peserta aksi secara spontan menurunkan bendera merah putih dan mengantinya dengan bendera kain hitam bertuliskan lailahaillallah. Begitupun di Lapangan Sintuwu Maroso," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo melalui keterangan resmi, Sabtu, 27 Oktober 2018.

    Simak: Muhammadiyah: Hentikan Reaksi terhadap Pembakaran Bendera

    Namun, selang beberapa menit, anggota keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kepolisian Resor Poso yang saat itu berada di halaman gedung DPRD Kabupaten Poso.

    Kapolres Poso langsung memperingatkan massa untuk menurunkan bendera hitam itu. "Bendera pun langsung diturunkan oleh massa dan dinaikan kembali bendera merah putih," kata Dedi.

    Aksi itu viral setelah video pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid ramai beredar di media sosial. Dedi pun memastikan saat ini situasi di Poso sudah aman dan kondusif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.