Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Sebut Tren Kepala Daerah Terjerat Korupsi Menurun

Reporter

Editor

Amirullah

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye pada Jumat dinihari, 26 Oktober 2018. Sunjaya serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dengan kasus tersebut. ANTARA
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye pada Jumat dinihari, 26 Oktober 2018. Sunjaya serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dengan kasus tersebut. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat tren kepala daerah yang terjerat kasus korupsi semakin menurun. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang mengatakan penurunan ini tercatat hingga Oktober 2018. "Secara kuantitas kami lihat ada penurunan kasus," ujar Akmal di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Baca: Bupati Bekasi Ditangkap, Mendagri: Pahami Area Rawan Korupsi

Menurut Akmal, tren penurunan kasus kepala daerah terjerat korupsi ini dapat dilihat sejak tahun 2004. Dia membagi kuantitas kepala daerah yang terjerat korupsi dalam tiga periode. Pada periode 2014 sampai 2018, kepala daerah tersangkut korupsi berjumlah 92 orang.

Akmal menyebutkan ada penurunan kasus kepala daerah jika dibandingkan pada periode 2009 hingga 2014. Dia berkata pada periode tersebut jumlah kepala daerah terjerat sebanyak 101 orang. "Tahun 2004 sampai 2009 ada 241 kepala daerah yang terkena persoalan hukum, tahun 2009 sampai 2014 menjadi 101. Turunnya cukup drastis," ucapnya.

Meski menurun, kata Akmal, banyaknya kasus kepala daerah korupsi menjadi perhatian masyarakat. Menurut dia, masyarakat sudah mulai geram dengan dengan perilaku kepala daerah korupsi. "Tetapi begitu masifnya begitu geramnya masyarakat dengan perilaku ini menjadi perhatian," tuturnya.

Baca: Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Cirebon: Tarif Camat-Kepala Dinas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa waktu terakhir, KPK telah mencokok beberapa kepala daerah yang tersandung dengan kasus korupsi. Salah satunya, KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menjadi kepala daerah ke-100 yang dijadikan tersangka dalam kasus korupsi sejak lembaga antirasuah ini berdiri.

"Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," ujar wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018.

Sedangkan sepanjang 2018, tutur Alex, Bupati Cirebon menjadi kepala daerah ke-19 yang diproses oleh KPK lantaran tersandung dalam kasus korupsi. Pada pekan lalu, KPK juga telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan penerima suap dalam proses perizinan proyek Meikarta. 

SYAFIUL HADI | TAUFIQ SIDDIQ

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini Bisnis: Korupsi Dana Pensiun Ibarat Bom Waktu, Profil Basuki Hadimuljono

9 jam lalu

Ilustrasi dana pensiun. Pixabay/Tumisu
Terkini Bisnis: Korupsi Dana Pensiun Ibarat Bom Waktu, Profil Basuki Hadimuljono

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis siang, 8 Juni 2023 dimulai dengan tanggapan ekonom soal indikasi korupsi pada empat dana pensiun.


4 Dana Pensiun Terindikasi Korupsi, Pengamat: Ibarat Bom Waktu, Kinerja Mencurigakan Sejak Lama

10 jam lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
4 Dana Pensiun Terindikasi Korupsi, Pengamat: Ibarat Bom Waktu, Kinerja Mencurigakan Sejak Lama

Direktur Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal indikasi korupsi pada empat dana pensiun selain Pelindo. Dugaan tersebut sudah mencuat lama.


4 Dapen Terindikasi Korupsi Selain Pelindo Bakal Diinvestigasi, Wamen BUMN: Yield 1,9 Persen Gak Masuk Akal

1 hari lalu

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiriatmodjo saat diwawancarai awak media di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
4 Dapen Terindikasi Korupsi Selain Pelindo Bakal Diinvestigasi, Wamen BUMN: Yield 1,9 Persen Gak Masuk Akal

Kementerian BUMN berencana melakukan investigasi pada empat dana pensiun atau Dapen selain PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Apa saja dan kenapa?


KPK Panggil Eks Dirut Antam dan Dirut MRT di Kasus Korupsi Pengolahan Anoda Logam

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Eks Dirut Antam dan Dirut MRT di Kasus Korupsi Pengolahan Anoda Logam

Dua mantan petinggi PT Antam yang dipanggil, yakni Dirut Antam 2015-2017 Tedy Badrujaman dan Dirut Antam 2017-2019 Arie Prabowo Ariotedjo.


Tekan Kemiskinan Ekstrem, PDIP akan Perintahkan Kepala Daerah Susun Anggaran Berpihak ke Rakyat

3 hari lalu

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat
Tekan Kemiskinan Ekstrem, PDIP akan Perintahkan Kepala Daerah Susun Anggaran Berpihak ke Rakyat

PDIP akan menginstruksikan kepala daerah kader PDIP menyusun anggaran yang berpihak pada rakyat miskin untuk menekan kemiskinan ekstrem.


Kemendagri Gelar Rakornas Bahas Pengembangan Kompetensi ASN

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemendagri Gelar Rakornas Bahas Pengembangan Kompetensi ASN

Rakornas BPSDM Kemendagri diharapkan menjadi momentum kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dalam meningkatkan kompetensi ASN.


Remisi Menjelang Hari Raya Waisak, Ini Definisi dan Syarat Mendapat Remisi pada Hari Besar Keagamaan

5 hari lalu

Ilustrasi Remisi. Dok TEMPO
Remisi Menjelang Hari Raya Waisak, Ini Definisi dan Syarat Mendapat Remisi pada Hari Besar Keagamaan

Menjelang hari raya Waisak, narapidana memperoleh remisi. Apa sayarat napi mendapat remisi?


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

7 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Fasilitas Kampanye KPU Depok

8 hari lalu

Tersangka kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye KPU Depok tahun 2015, S saat ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Rutan Kelas 1 Depok, Rabu, 31 Mei 2023. Foto : Istimewa
Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Fasilitas Kampanye KPU Depok

Kejaksaan Negeri Depok menetapkan status tersangka S, 52 tahun, terkait kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye KPU Depok tahun anggaran 2015.


Kemendagri Yakini Pemilu 2024 Akan Berlangsung Lancar, Berharap Anak Muda Partisipatif

8 hari lalu

Kastorius Sinaga. Foto/facebook.com
Kemendagri Yakini Pemilu 2024 Akan Berlangsung Lancar, Berharap Anak Muda Partisipatif

Kastorius Sinaga menyebut pemerintah memastikan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal.