4 Tahun Jokowi - JK, Luas Karhutla dan Titik Panas Menurun

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan luas areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menurun selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tren yang sama juga terjadi pada titik panas.

Baca juga: BMKG Prediksi Kemarau Lebih Panjang, Siti Nurbaya Minta Waspada

Siti mengatakan luas karhutla pada 2015 mencapai 2,6 juta hektare. Luasnya berkurang pada 2016 menjadi 438 ribu hektare dan turun lagi menjadi 165 ribu hektare pada 2017. Hingga Agustus 2018, angkanya kembali naik tipis menjadi 194 ribu hektare.

"Secara total luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun 92,5 persen sejak 2015 hingga 2018," kata Siti di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Siti mengatakan lahan yang paling banyak terbakar berada di Kalimantan, luasnya mencapai 81 ribu hektare. Di Sumatera luasnya mencapai 47 ribu hektare, NTT seluas 42 ribu hektare, Papua 7.812 hektare, dan Jawa 4.983 hektare. Sementara itu, lahan yang terbakar di Sulawesi selus 4.623 hektare, di NTB 2.667 hektare, Maluku 2.280 hektare, dan Bali 83 hektare.

Baca juga: BMKG Deteksi 8 Titik Panas Karhutla di Riau, Ini Rinciannya

Siti berharap kebakaran lahan tak meluas. Hingga awal tahun depan, wilayah Jawa bagian selatan hingga Nusa Tenggara, diikuti Maluku dan Papua diprediksi mengalami kekeringan.

Untuk titik panas, Siti mencatat penurunan sebesar 88,5 persen selama empat tahun terakhir. Pada 2015, terdapat 70.971 titik panas. Angka menurun drastis pada 2016 menjadi 3.844 titik dan 2.440 pada 2017. Namun angkanya meningkat menjadi 8.163 titik hingga 11 Oktober 2018.

Penurunan luas lahan dan titik panas berpengaruh terhadap waktu penanganan kebakaran. Siti menuturkan, waktu penanganan semakin berkurang dari 28 hari menjadi dua hingga tiga hari saja pada 2016.

Siti mengajak masyarakat untuk turut berperan mencegah karhutla. Masyarakat harus memahami masalah tersebut dan mencegahnya terjadi.

Upaya penegakan hukum pun terus dilakukan. Selama empat tahun terakhir, KLHK mengawasi 335 izin milik 16 perusahaan terkait karhutla. Selama periode tersebut KLHK telah memberikan 171 sanksi administrasi, baik berupa pembekuan izin, pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan teguran tertulis. Siti mengatakan telah terdapat 11 penegakan hukum pidana yang dilakukan KLHK, 71 penegakan hukum pidana oleh Polri dan Kejaksaan, dan 11 penegakan hukum perdata.






Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

16 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Antisipasi Kemarau Kering dan Karhutla 2023, BMKG Perkuat Koordinasi di Riau

1 hari lalu

Antisipasi Kemarau Kering dan Karhutla 2023, BMKG Perkuat Koordinasi di Riau

BMKG telah memprediksi adanya musim kemarau di tahun 2023 yang jauh lebih kering jika dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir, yaitu 2020-2022


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

7 hari lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

7 hari lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

7 hari lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

8 hari lalu

Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dirinya me-reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju.


Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

8 hari lalu

Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Presiden Jokowi biasa melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon


PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

9 hari lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.


Kemarau Tahun Ini Lebih Kering, BMKG: Mudah Kebakaran Hutan

12 hari lalu

Kemarau Tahun Ini Lebih Kering, BMKG: Mudah Kebakaran Hutan

Kalau tiga tahun terakhir ini saat musim kemarau masih sering terjadi hujan, maka di tahun 2023 ini intensitas hujan akan jauh menurun.


Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

12 hari lalu

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

Jokowi dan Surya Paloh bertemu pada Kamis sore kemarin di Istana Negara.