4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI  Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi jajaran TNI, meninjau lokasi bencana terdampak likuifaksi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 19 Oktober 2018. Dalam kunjungannya ke Perumnas Balaroa, Panglima menginstruksikan jajaran TNI untuk menyelesaikan penimbunan dan memperbaiki kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan <i>memorial park</i> pascagempa tsunami disertai likuifaksi pada 28 September lalu. ANTARA FOTO/Dari Fatir

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi jajaran TNI, meninjau lokasi bencana terdampak likuifaksi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 19 Oktober 2018. Dalam kunjungannya ke Perumnas Balaroa, Panglima menginstruksikan jajaran TNI untuk menyelesaikan penimbunan dan memperbaiki kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan memorial park pascagempa tsunami disertai likuifaksi pada 28 September lalu. ANTARA FOTO/Dari Fatir

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pelanggaran berbatasan di Indonesia semakin menurun selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Jumlah pelanggaran wilayah masih terjadi tetapi angkanya sedikit," kata Hadi di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

    Baca juga: Panglima TNI Tegaskan Institusinya Netral dalam Pemilu 2019

    Selama periode 2014-2017, jumlah pelanggaran wilayah udara yang dideteksi dan dihalau sebanyak 261 kasus. Angkanya meningkat dari 286 kasus selama periode 2014-2018. Sementara penindakan pelanggaran wilayah laut pada periode tersebut naik dari 22 menjadi 26 penindakan.

    Selama setahun terakhir, Hadi mengatakan TNI melakukan penindakan terhadap 25 pesawat asing yang melanggar wilayah udara. TNI juga menindak 4 kapal asing yang melanggar.

    Penindakan pelanggaran wilayah tersebut merupakan bagian dari operasi militer perang (OMP). Operasi tersebut bertujuan melawan ancaman berupa kekuatan asing untuk mempertahankan kedaulatan negara. Beberapa operasi yang telah dilakukan antara lain operasi pertahanan udara nasional, Siaga Purla, Siaga Tempur Blok Ambalat, dan PPRC TNI.

    Baca: Panglima TNI Akan Datangkan Barang Jenderal Soedirman di Belanda

    Hadi menuturkan, TNI juga melakukan operasi militer selain perang. Salah satunya dengan membantu pembangunan jalan Trans-Kalimantan dan Trans-Papua. TNI juga mendampingi program swasembada beras dengan memproduksi 51,17 juta ton beras. Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, TNI ikut terlibat dalam program cetak sawah seluas 158.950,34 hektare.

    TNI juga menggelar operasi militer selain perang berbentuk bantuan penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusaian. TNI ikut membantu saat gempa di Pidie, Aceh pada 2016, erupsi Gunung Agung pada 2017, dan gempa Lombok pada 2018. TNI juga memberikan bantuan kepada suku Rohingya, Myanmar berupa 93,7 ton sembako.

    Operasi militer selain perang lainnya adalah penanganan terorisme, radikalime, dan separatisme serta narkotika. TNI juga turut serta dalam misi perdamaian dunia dengan mengirim 2.523 pasukan sebagai bagian dari operasi tersebut. Selain itu, TNI berperan mengamankan tamu dunia selama perhelatan internasional digelar di Indonesia, salah satunya pertemuan tahunan International Monetery Fund-World Bank.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.