Pemerintah Masih Kaji Dasar Hukum Pemberian Dana Kelurahan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany (keempat kiri) dan sejumlah wali kota di sela acara silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, 23 Juli 2018. Silaturahmi Presiden dengan para wali kota tersebut untuk menampung keluhan dan aspirasi di setiap daerah, di antaranya permintaan dana untuk kelurahan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany (keempat kiri) dan sejumlah wali kota di sela acara silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, 23 Juli 2018. Silaturahmi Presiden dengan para wali kota tersebut untuk menampung keluhan dan aspirasi di setiap daerah, di antaranya permintaan dana untuk kelurahan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Maridiasmo menyatakan pemerintah masih memikirkan dasar hukum dan mekanisme terkait rencana pemberian dana kelurahan. Dana kelurahan menjadi topik pembicaraan, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji bakal menganggarkannya mulai tahun depan, pada akhir pekan kemarin.

    Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Beda dengan Dana Desa

    Maridiasmo menjelaskan pemerintah sedang mencari regulasi apa yang paling mudah untuk dijadikan dasar hukum pemberian dana kelurahan ini. "Akan kami bahas. Kami coba lihat mana yang paling memudahkan untuk itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.

    Terkait mekanisme, kata Maridiasmo, pemerintah ingin seperti dana desa. Hanya saja masih ada sejumlah hal yang perlu dikaji. "Transfernya, apakah langsung lewat kelurahan atau kota? Terus dasarnya itu apakah sama rata? Kan desa tidak," ucapnya.

    Menurut Maridiasmo, di beberapa kota masih ada kelurahan yang memiliki anggaran minim. Padahal, kata dia, alokasi pengeluaran di tingkat kelurahan ada banyak seperti pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

    Baca: Sandiaga Pertanyakan Pencairan Dana Kelurahan Menjelang Pemilu

    Mardiasmo berujar, meski baru akhir pekan lalu Jokowi mengumumkan rencana pemberian dana kelurahan, isu ini sudah dibahas oleh pemerintah sejak lama. "Kami coba akomodasi dan dirapatkan dengan Kementerian Dalam Negeri, kami koordinasikan semua, jadi kami matangkan," tuturnya.

    Ia menjelaskan rencana pemberian dana kelurahan sudah ramai sejak Undang-Undang tentang Desa yang mengatur soal dana desa diterbitkan. "Desa dapat, kok kelurahan enggak dapat. Kelurahan ini kan urban, sudah dapat sendiri, tapi juga ada kelurahan yang kemampuannya enggak seperti yang diharapkan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.