Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit ke Presiden, Ini Kebangetan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbicara dalam pembukaan rapat pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbicara dalam pembukaan rapat pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Nada suara Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba-tiba meninggi saat menyampaikan soal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pidatonya di pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Jokowi menilai urusan defisit ini semestinya bisa diselesaikan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS.

    Baca juga: BPJS Defisit 9 T, Pemerintah Akan Naikkan Iuran?

    Jokowi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris agar tahun depan masalah defisit ini bisa selesai tanpa perlu minta solusi darinya. Alasannya persoalan defisit ini sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan seharusnya sudah ada solusi.

    "Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 17 Oktober 2018.

    Sebelumnya pemerintah memutuskan mengucurkan Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.

    Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada BPJS setelah memutuskan untuk memberi talangan sebesar Rp 4,9 triliun itu. Menurut dia, pihak BPJS menganggap angka itu masih kurang. Jokowi menilai seharusnya BPJS memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.

    "'Pak masih kurang. Kebutuhannya bukan Rp 4.9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalo kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran ini jelas," ucap Jokowi sambil mengulang permintaan BPJS.

    Baca juga: Pemerintah Minta BPJS Kesehatan Efisienkan Biaya Operasional

    Jokowi bercerita di dalam hatinya kerap memarahi Dirut BPJS Fahmi Idris tapi tidak ia ungkapkan keluar. Alasannya Jokowi memahami kesulitan Fahmi lantaran juga mengurus ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia.

    "Saya sering marahi pak Dirut BPJS tapi di dalam hati saya, ga bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita gak mudah. Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya bener ini gampang," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.