TEMPO.CO, Jakarta - Nada suara Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba-tiba meninggi saat menyampaikan soal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pidatonya di pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Jokowi menilai urusan defisit ini semestinya bisa diselesaikan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS.
Baca juga: BPJS Defisit 9 T, Pemerintah Akan Naikkan Iuran?
Jokowi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris agar tahun depan masalah defisit ini bisa selesai tanpa perlu minta solusi darinya. Alasannya persoalan defisit ini sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan seharusnya sudah ada solusi.
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 17 Oktober 2018.
Sebelumnya pemerintah memutuskan mengucurkan Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.
Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada BPJS setelah memutuskan untuk memberi talangan sebesar Rp 4,9 triliun itu. Menurut dia, pihak BPJS menganggap angka itu masih kurang. Jokowi menilai seharusnya BPJS memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.
"'Pak masih kurang. Kebutuhannya bukan Rp 4.9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalo kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran ini jelas," ucap Jokowi sambil mengulang permintaan BPJS.
Baca juga: Pemerintah Minta BPJS Kesehatan Efisienkan Biaya Operasional
Jokowi bercerita di dalam hatinya kerap memarahi Dirut BPJS Fahmi Idris tapi tidak ia ungkapkan keluar. Alasannya Jokowi memahami kesulitan Fahmi lantaran juga mengurus ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia.
"Saya sering marahi pak Dirut BPJS tapi di dalam hati saya, ga bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita gak mudah. Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya bener ini gampang," ujar Jokowi.
