Selasa, 23 Oktober 2018

KontraS: Pernyataan Jokowi Soal PKI Sudah Tidak Relevan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi nonton bareng film G30 S PKI di Makorem, Bogor, 29 september 2017. Foto istimewa

    Presiden Jokowi nonton bareng film G30 S PKI di Makorem, Bogor, 29 september 2017. Foto istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma berpendapat pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyinggung masalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pidatonya di peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI), sudah tidak tepat lagi. "Itu malah menimbulkan masalah," kata Feri di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

    Baca: Saat Jokowi Ajak TNI Berantas Komunisme dan Warisan PKI

    Feri menuturkan PKI telah berakhir puluhan tahun lalu. Sebagai partai, PKI tak mungkin muncul lagi. Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia pasti tidak akan mengizinkan pembentukan partai tersebut lantaran ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Indonesia.

    Jika bicara ideologi, Feri mencatat tak ada bukti komunisme masih hidup. Dalam Ketetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dituliskan mengenai larangan terhadap ideologi Marxisme, komunisme, dan Leninisme.

    Selain itu, Feri melihat ada sesat pikir dalam memandang PKI. Partai tersebut masih dicap bersalah atas gerakan 30 September sehingga mereka ditumpas sampai ke akar-akarnya. Adapun sejumlah data justru menunjuk TNI Angkatan Darat sebagai dalang dalam peristiwa tersebut.

    Menurut Feri, Jokowi seharusnya meluruskan anggapan terkait dengan PKI lebih dulu sebelum menyatakan ingin memberantas PKI dan komunisme. Dia menyarankan pemerintah mengungkap kebenaran terkait dengan kasus 1965-1966. "Dalam hal apa PKI melakukan kejahatan? Siapa korbannya?" ujarnya. Perdebatan mengenai PKI bisa diselesaikan dengan pengungkapan kebenaran tersebut.

    Feri mengatakan Jokowi terpengaruh isu tersebut. PKI dan komunisme selalu dimunculkan menjelang agenda politik. Isu tersebut, menurut dia, berpotensi memecah belah bangsa. Kemunculan isu tersebut juga membuat penegakan hukum dan pemenuhan hak korban peristiwa 1965-1966 makin jauh.

    Presiden Jokowi mengajak TNI memberantas ideologi komunisme dan warisan PKI saat menghadiri upacara HUT TNI ke-73 di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 5 Oktober 2018. "Sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, tugas saya adalah bersama saudara-saudara menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama-sama saudara-saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya," ucapnya.

    Simak juga: Jokowi di HUT TNI ke-73: Tugas Saya Memberantas Warisan PKI

    Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan tugas utama personel TNI adalah memegang teguh sumpah prajurit demi menjadikan TNI makin profesional. TNI yang profesional mendukung demokrasi dan pembangunan nasional serta memegang teguh prinsip politik negara, seperti perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Dia juga meminta TNI waspada terhadap segala upaya yang merongrong NKRI dan Pancasila, baik dari dalam maupun luar negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.