Sebanyak 15 Menteri Jadi Jurkam, Jokowi: Itu Hak Politik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi melihat-lihat mainan di sebuah toko di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Kamis malam, 27 September 2018. Instagram.com/@Kemensetneg.ri-

    Presiden Jokowi melihat-lihat mainan di sebuah toko di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Kamis malam, 27 September 2018. Instagram.com/@Kemensetneg.ri-

    TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai masuknya 15 menteri menjadi juru kampanye tidak perlu dipermasalahkan. Dia juga yakin bahwa hal itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.

    Baca: Timses Jokowi Jamin 15 Menteri Jadi Jurkam Tak Langgar Aturan

    "Itu kan hak politik setiap individu," kata Jokowi saat ditemui di The Sunan Hotel Solo, Jumat, 28 September 2018. Menurutnya, setiap individu, termasuk menteri, memiliki hak untuk berpolitik termasuk menjadi calon legislator maupun masuk di tim kampanye.

    Dia juga menyebut hal itu tidak melanggar aturan. "Tapi memang mesti cuti saat kampanye," kata dia. Kampanye yang dilakukan oleh para menteri juga harus dilakukan pada libur akhir pekan agar tidak menganggu pekerjaan dan tugas para menteri.

    Baca: Gerindra Kritik Keterlibatan 15 Menteri di Tim Kampanye Jokowi

    Sebelumnya, masuknya 15 menteri dalam tim kampanye dipersoalkan oleh Partai Gerindra. "Mestinya seorang menteri itu tidak dibebani urusan politik agar fokus pada tugasnya membantu presiden menjalankan pemerintahan," kata politikus Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Muzani melanjutkan, para menteri bertanggung jawab memberi pelayanan dan jaminan agar pembangunan berjalan lancar. Keterlibatan di dalam tim sukses salah satu pasangan calon, ujar dia, dapat mengakibatkan bias kepentingan politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.