TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahahean, mengatakan langkah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY walk out dari kampanye damai sebagai pendidikan politik. Ia mengatakan sikap politik ini ditujukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga membiarkan adanya pelanggaran.
Baca: SBY Walk Out, Demokrat: Deklarasi Damai Curang, Apalagi Nanti
"Dunia melihat sejauh mana sekarang ruang kelas demokrasi Indonesia. Ada pembiaran pelanggaran di depan mata," kata Ferdinand saat pada Selasa, 25 September 2018. Ferdinand mengatakan SBY kecewa dengan sikap sejumlah pihak yang melanggar aturan kampanye. Selain itu, ia juga mempertanyakan sikap KPU yang terkesan diam saja melihat massa kubu Joko Widodo - Ma'aruf Amin datang ke lokasi kampanye mengenakan atribut.
Menurut Ferdinand, partainya tak akan secara resmi melaporkan pelanggaran itu kepada KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia berpendapat, masyarakat bisa menilai bahwa insiden itu telah menodai pesta demokrasi yang digadang-gadang digelar sehat.
Atas kejadian tersebut, Ferdinand yakin Bawaslu tidak akan menunggu laporan untuk menindak indikasi pelanggaran yang dimaksud. "Mereka itu kan tugasnya mencari pelanggaran, menemukan pelanggaran," kata dia.
Sebelumnya, SBY memprotes dan memilih meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, Ahad, 23 September 2018. Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, SBY merasa tidak nyaman saat acara berlangsung karena relawan pendukung Jokowi sempat meneriaki rombongan.
Simak juga: Yusril Ihza Mahendra Ungkap Pembicaraan SBY Sebelum Walk Out
“Ketika kami melintas, rombongan pendukung Pak Jokowi meneriaki rombongan Pak SBY secara tidak patut, dan kami anggap itu perlakuan yang tidak sewajarnya,” kata Ferdinand menjelaskan alasan SBY walk out.
