Solusi untuk Tuntutan Honorer, Pemerintah Siapkan PP P3K

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi  Sekolah. Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan aksi menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Negeri di Depan Istana Negara Jakarta, 10 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel

    Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi Sekolah. Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan aksi menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Negeri di Depan Istana Negara Jakarta, 10 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sebagai solusi atas tuntutan para tenaga honorer.

    Baca: Mendikbud Akan Jatuhi Sanksi Daerah yang Rekrut Guru Honorer

    "Negara tidak pernah menafikan orang yang punya jasa dan keringat, terutama guru-guru. Karena itu pemerintah memberikan solusi yaitu menetapkan PP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Syafruddin di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

    Syafruddin mengatakan, pemerintah akan mengadakan ujian P3K bagi tenaga honorer. Ujian baru akan dilaksanakan setelah peraturan pemerintah ditetapkan. Rencananya, PP tersebut akan terbit dalam dua pekan mendatang, setelah Menteri Keuangan menghitung kemampuan pembiayaan negara.

    Persyaratan untuk mengikuti ujian itu pun lebih longgar daripada rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Biasanya, kata Syafruddin, kendala yang dihadapi para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS adalah usia. "P3K bisa diikuti honorer yang berusia 35 tahun ke atas, bahkan yang usianya dua tahun sebelum masa pensiun di jabatan itu," katanya.

    Baca: Ribuan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Bogor, Ini Tuntutannya

    Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menambahkan, tenaga honorer K2 di bawah 35 tahun bisa mengikuti ujian CPNS. Jika tidak lulus, mereka dibolehkan mengikuti ujian P3K. Adapun untuk formasi jabatan P3K, Bima menuturkan pemerintah akan menyusun roadmap terlebih dulu.

    "Karena P3K tidak hanya khusus guru. Maka prioritas dulu mana yang akan dilakukan penerimaan. Kami akan bertemu lagi untuk membahas roadmap bagaimana jabatan-jabatannya," kata Bima.

    Menurut Bima, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki kontrak kerja minimal satu tahun sampai batas usia pensiun jabatan yang dipekerjakan. Karena itu, ia memastikan bahwa aturan untuk P3K juga sama dengan PNS.

    Baca: Menteri Muhadjir Effendy: 100 Ribu Guru Honorer Akan Diangkat PNS

    Jika tidak lolos dalam ujian P3K, Bima menambahkan, skema berikutnya adalah dengan memberikan kesejahteraan memadai bagi para honorer. Misalnya, dia menyebutkan, dengan pemberian gaji minimal setara UMR di masing-masing daerah.

    "Presiden berpesan, kalau tiga skema dijalankan, tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Tidak lagi merekrut tenaga honorer. Kalau sudah dilaksanakan, rekrutmen tenaga honorer harus dihentikan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.