Jokowi Terbitkan Instruksi Presiden tentang Bela Negara 2018-2019

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan GLF 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Tujuan pelibatan masyarakat setempat adalah mewujudkan keadilan dalam sektor agraria. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan GLF 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Tujuan pelibatan masyarakat setempat adalah mewujudkan keadilan dalam sektor agraria. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Mengutip situs resmi Sekretariat Kabinet, Inpres ini bertujuan agar upaya bela negara lebih terstruktur, sistematis, masif, dan terstandardisasi.

    Baca juga: Wiranto: Konsep Bela Negara Itu Seperti Petuah Jawa

    Inpres ini ditujukan kepada: 1. Para menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Kepala Badan Intelijen Negara; 7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9. Para Gubernur; dan 10. Para Bupati/Wali Kota.

    Jokowi menginstruksikan para pejabat ini untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri tiga tahap, yaitu sosialisasi, internalisasi nilai dasar bela negara, dan tahap aksi gerakan.

    Mantan gubernur DKI Jakarta ini menginstruksikan pula agar dalam aksinya berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). “Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 setiap akhir tahun anggaran melalui dan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,” bunyi diktum ketiga Inpres ini, dikutip dari Setkab.go.id.

    Baca: Wiranto Minta Mayjen Doni Monardo Menata Konsep Bela Negara

    Kepada para menteri koordinator, Jokowi meminta agar memfasilitasi Sekjen Wantannas saat mengkoordinasi kementerian dan lembaga, serta mengevaluasi pelaksanaan aksi nasional bela negara. Sementara itu, kepada Menteri Dalam Negeri, Jokowi menginstruksikan agar mengkoordinir pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi bela negara.

    Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Jokowi meminta agar memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Sedangkan kepada Sekretaris Kabinet, Jokowi menginstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan Inpres ini.

    Berdasarkan Inpres tersebut, Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pos anggaran kementerian dan lembaga, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Baca: Menhan Instruksi ke Prajurit TNI untuk Sosialisasikan Bela Negara

    Pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, menurut Inpres ini, dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun2018 yang dikeluarkan di Jakarta pada 18 September 2018 itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.