Majelis Ulama Aceh: Vaksin MR Boleh Dipakai dalam Keadaan Darurat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa mengintip diberikan imunisasi campak dan rubella (MR) di SD Negeri 61 Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Seorang siswa mengintip diberikan imunisasi campak dan rubella (MR) di SD Negeri 61 Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adiwinata Solihin

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muslim Ibrahim menyatakan penggunaan vaksin measles rubella atau vaksin MR diperbolehkan saat dalam kondisi darurat.

    Baca juga: Bio Farma Akan Produksi Vaksin MR Halal

    "Terkait vaksin rubella, kita sepakat vaksin itu haram karena mengandung babi. Namun dalam kondisi terpaksa penggunaan vaksin ini diperbolehkan," ujarnya setelah mengikuti rapat konsultasi terkait dengan vaksin MR di Aula Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Rabu, 19 September 2018.

    Ia menjelaskan, MPU Aceh belum melakukan penelitian terhadap kandungan vaksin MR tersebut karena segala keputusan MPU akan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Pihaknya juga sepakat dengan fatwa MUI, yang mendesak pemerintah menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam pemberian imunisasi dan pengobatan.

    Pemerintah Indonesia bersama negara muslim lain didesak untuk memperhatikan kepentingan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan obat dan vaksin yang suci dan halal.

    "Artinya, jika pemerintah sudah menemukan vaksin yang halal dan suci, maka penggunaan vaksin ini harus dihentikan," kata Muslim.

    Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif mengatakan Dinas Kesehatan dengan semua perangkatnya akan menjalankan langkah-langkah sesuai dengan arahan pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terkait dengan pemberian vaksin MR.

    "Beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Plt Gubernur tadi tentu akan kita tindaklanjuti segera untuk mengejar target 95 persen vaksinasi MR di seluruh Aceh," ucapnya.

    Baca juga: MUI: Vaksin MR Haram, tapi Boleh Digunakan

    Hanif menuturkan, sesuai dengan arahan, pihaknya akan melakukan kampanye dan pemetaan permasalahan untuk menemukan solusi, menindaklanjuti, melakukan pendekatan dengan forum koordinasi pimpinan daerah hingga ke jajaran paling bawah.

    "Dinas Kesehatan juga akan mempersiapkan SOP (standar operasional prosedur) yang baik terkait kampanye imunisasi MR. Poin penting yang juga disampaikan oleh Pak Plt adalah tidak memaksakan memberi vaksin MR kepada masyarakat yang tidak setuju anaknya diimunisasi," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.