TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, menegaskan bahwa pihak Istana tidak memiliki kepentingan apapun dengan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengenai artikel yang diterbitkan Asia Sentinel.
Baca juga: Demokrat Gugat Asia Sentinel karena Berita Soal SBY dan Century
"Tidak ada kepentingan apapun Istana dengan Pak SBY, dan hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Tidak ada hal yang dipertentangkan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi," kata Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.
Johan Budi meminta agar foto Kepala Staf Presiden Moeldoko bersama Co-Founder Asia Sentinel tidak disimpulkan ada kepentingan di balik berita yang menyudutkan SBY. "Saya kira enggak ada hubungan sama sekali. Di mana letak kesimpulan mem-backing itu di mana? Kan harus ada data atau korelasi yang valid kemudian bisa disimpulkan ada hubungan dengan Istana," ujarnya.
Tudingan adanya keterkaitan pihak Istana dengan pemberitaan Asia Sentinel tentang SBY bermula dari cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik di Twitter, pada hari ini. Rachland mengunggah sebuah foto yang menampilkan wajah Moeldoko dan sejumlah orang, yang salah satunya merupakan Co-Founder Asia Sentinel.
"Lin Neumann -- berkacamata, ketiga di belakang -- adlah Co-Founder Asia Sentinel, Blog berbasis di Hongkong yang menyebar kabar bohong tentang SBY dan Partai Demokrat. Di foto ini Tuan Neumann berfoto dengan @General Moeldoko. Apakah Istana terlibat dalam fitnah pada SBY?" cuit Rachland dalam keterangan foto tersebut.
Sebelumnya, Asia Sentinel menulis berita berjudul “Indonesia’s Vast Criminal Conspiracy’ yang diterbitkan pada 11 September 2018. Artikel itu mengulas hasil investigasi setebal 488 halaman terkait kasus bailout Bank Century. Hasil investigasi itu termaktub dalam berkas gugatan yang diajukan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritania bulan lalu.
Baca juga: SBY Klaim Sukses Bangun Ekonomi Indonesia di Dua Periode
Dalam beritanya, John Berthelsen selaku penulis artikel mengatakan pemerintah SBY, Presiden ke-6 RI dan Ketua Umum Partai Demokrat, telah melakukan konspirasi kriminal terbesar dengan mencuri dana US$ 12 miliar dari pembayar pajak dan mencucinya melalui bank-bank internasional. Kasus itu disebut melibatkan 30 pejabat dan sejumlah lembaga keuangan internasional.
Partai Demokrat pun telah mendatangi Dewan Pers untuk mengadukan pemberitaan tersebut. Pengaduan ini diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar dan Anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun di gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin 17 September 2018
