TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berpendapat Ijtima Ulama jilid II yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) tak perlu dibatalkan.
"Ijtima ulama itu memberi rekomendasi. Tidak ada keharusan berdasarkan hukum untuk tidak dilaksanakan," kata Eddy dalam acara pembekalan calon legislatif PAN di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat pada Ahad, 16 September 2018.
Baca: Ijtima Ulama GNPF, Moeldoko Minta Agama Tak Dibawa ke Politik
Menurut Eddy, dukungan masyarakat dari kalangan mapapun penting bagi kemenangan pasangan capres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diusungnya, termasuk dukungan dari ulama yang tergabung dalam eks penggerak aksi 212 itu. Karena itu, kata dia, PAN bakal tetap menunggu hasil rekomendasi GNFP.
GNPF sebelumnya menggelar Ijtima Ulama I yang dihelat pada Juli lalu. Pertemuan 500 ulama waktu itu menghasilkan rekomendasi nama paslon untuk pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto-Salim Segaf Al Jufri dan Prabowo Subianto-Ustad Abdul Somad. Namun nama yang diusulkan dalam Ijtima Ulama itu kepada koalisi Prabowo-Sandiaga tak dilirik.
Baca: Sekjen PAN Tunggu Rekomendasi Ijtima Ulama GNPF
Meski demikian, GNFP tak lantas berbelot mendukung kubu lawan. Ketua GNFP Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan Ijtima Ulama II akan membulatkan suara para ulama serta menghasilkan beberapa pakta integritas dan rekomendasi yang akan diusulkan untuk koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.
Perihal rekomendasi yang diajukan, Eddy berharap hasil diskusi para ulama itu akan membikin teduh suasana kontestasi pilpres 2019. "Meski ada hal yang belum terpenuhi pada Ijtima Ulama I, kami harap hasilnya mempererat keutuhan anak bangsa," ujarnya.
Baca: Imam FPI Rizieq Shihab Ikut Telekonferensi Ijtima Ulama II
Eddy juga mengupayakan, setelah Ijtima Ulama II digelar, paslon capres dan cawapres yang diusung koalisi partai mereka akan berdiskusi untuk menimbangnya. "Agar hasil Ijtima bulat," ujarnya.
Ijtima Ulama II sempat diminta dibatalkan oleh Ketua Presidium Aksi Bela Islam Kapitra Ampera. Menurut Kapitra, agenda tersebut bermuatan politik praktis. Ia kecewa lantaran pertemuan ulama itu terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu.
