TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa pengacara negara dalam gugatan perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar mengajukan dua saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/11).Dua saksi yang diajukan adalah jaksa yang melakukan penyelidikan dalam perkara pidana mantan presiden Soeharto pada tahun 1999. Mereka adalah, Patuan Siahaan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Agus Suroto yang saat ini bekerja di Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung. Dalam sidang yang dipimpin hakim Wahjono, mereka menyatakan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan Yayasan Supersemar. Dokumen dan surat yang disita, jelas dia, kemudian difotokopi dan dilegalisir lalu dititipkan kepada yayasan melalui bendahara Yayasan Supersemar, yakni Sabarno. Atas pernyataan tersebut, kuasa hukum Soeharto OC Kaligis mempertanyakan mengapa jaksa penyidik pada saat itu tidak menitipkan barang bukti berupa dokumen dan surat tersebut ke rumah penyimpanan barang sitaan. Atas perbuatan tersebut, menurut Kaligis, berarti para jaksa telah mengabaikan aturan dalam Hukum Acara Pidana khususnya tentang barang sitaan. Rini Kustiani
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
PT Kiani Akui Terima Dana Yasan Supersemar
27 November 2007
PT Kiani Akui Terima Dana Yasan Supersemar
Pinjaman yang diajukan PT Kiani sebesar Rp 150 miliar, dan dikembalikan dalam dua tahap, yakni Rp 37,5 miliar dan Rp 75 miliar.
Hayono Isman Akui Kosgoro Terima Dana Dari Supersemar
20 November 2007
Hayono Isman Akui Kosgoro Terima Dana Dari Supersemar
"Aliran dana itu untuk pembelian saham di PT Wisma Kosgoro," ujar Hayono yang juga mantan Direktur PT Kosgoro.
Dokumen Asli Kasus Soeharto Justru Dititipkan ke Yayasan Suharto
8 Juni 2007
Dokumen Asli Kasus Soeharto Justru Dititipkan ke Yayasan Suharto
Bekas jaksa penuntut umum kasus Soeharto, Muchtar Arifin, mengatakan dokumen asli perkara pidana dugaan korupsi yayasan yang pernah dipimpin bekas presiden Soeharto tidak hilang. "Dokumen itu dititipkan ke manajemen (yayasan) tempat dokumen itu disita," ujar Muchtar seusai salat Jumat di Kejaksaan Agung, Jumat (8/6).
Kalla Mendukung Tindakan Hamid Awaludin
24 Maret 2007
Kalla Mendukung Tindakan Hamid Awaludin
Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung tindakan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Hamid Awaludin yang membantu Tommy Soeharto untuk mencairkan duit di BNP Paribas London sebesar Rp 90 miliar. Apalagi saat itu Tommy tidak terlibat perkara korupsi.
Kejaksaan Siap Somasi Soeharto
21 Februari 2007
Kejaksaan Siap Somasi Soeharto
Mantan Presiden Soeharto akan disomasi Kejaksaan. Penguasa Orde Baru ini diberi waktu sepekan menjawabnya.
Yayasan Supersemar Milik Suharto Digugat Perdata Bulan Ini
8 Februari 2007
Yayasan Supersemar Milik Suharto Digugat Perdata Bulan Ini
Yayasan Supersemar yang didirikan oleh mantan Presiden Suharto dalam bulan ini segera digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Usul Pencabutan TAP MPR Hanya Untuk Mentahkan Pengadilan Soeharto
2 Desember 2005
Usul Pencabutan TAP MPR Hanya Untuk Mentahkan Pengadilan Soeharto
Probosutedjo Siapkan Tim Pengacara Baru
2 Desember 2005
Probosutedjo Siapkan Tim Pengacara Baru
Pengusaha Probosutedjo akan membentuk tim pembela baru guna memperjuangkan upaya hukum lainnya setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung.
MA Jamin Tidak akan Bebaskan Koruptor
24 Februari 2005
MA Jamin Tidak akan Bebaskan Koruptor
"Tidak ada koruptor bebas dalam kamus saya," kata Ketua MA Bagir Manan.
Petisi 50 : Memori Bangsa Lemah, Kasus Kejahatan Soeharto Dilupakan
29 Desember 2004
Petisi 50 : Memori Bangsa Lemah, Kasus Kejahatan Soeharto Dilupakan
Memori sosial Bangsa Indonesia yang mudah melupakan kejahatan penguasa di masa lalu, menghambat perkembangan demokrasi bangsa ini.
