Kata Sesmenpora Soal Tudingan Fitnah Roy Suryo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto Sambangi KPK untuk Meminta Kejelasan Status Hambalang, Senin, 28 Maret 2016. TEMPO/Maya Ayu

    Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto Sambangi KPK untuk Meminta Kejelasan Status Hambalang, Senin, 28 Maret 2016. TEMPO/Maya Ayu

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto mengatakan surat permintaan agar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengembalikan barang negara bukan untuk menjatuhkan martabat dan nama yang bersangkutan.

    Baca juga: Lagi, Kemenpora Surati Roy Suryo Soal Pengembalian Barang Negara

    Surat bernomor 513/SET.BIII/V/2018 yang dibuat pada 1 Mei 2018 itu berisi permintaan pengembalian Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 3.226 unit yang masih dibawa Roy Suryo.

    "Yang jelas surat itu asli dari saya, tapi saya kan bukan yang memunculkan ke ranah publik, dan saya tidak ada tujuan itu," kata Gatot saat dihubungi Tempo, Rabu 5 September 2018.

    Gatot juga menjelaskan pengiriman surat permintaan pengembalian Barang Milik Negara kepada Roy Suryo telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada 2014, 2015, dan terakhir 2018. Ia juga mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu respon Roy Suryo atas surat itu dan belum berencana untuk mengambil langkah lebih lanjut.

    Baca juga: SBY Larang Roy Suryo Bicara Politik di Media karena...

    Sebelumnya, Roy Suryo mengatakan kabar surat pengembalian barang milik negara itu merupakan fitnah untuk menjatuhkan ia di tahun politik.

    "Saya sama sekali tidak membawa aset barang milik negara Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Roy Suryo, Selasa, 4 September 2018. Politikus Partai Demokrat itu menduga bahwa surat tersebut merupakan fitnah untuk menjatuhkan martabat dan namanya di tahun politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.