KPK Akan Kawal Proses Hukum Kasus Korupsi Nur Mahmudi Ismail

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta

    Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi proses hukum kasus korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. KPK menyatakan kasus itu telah dilaporkan ke lembaganya.

    Baca juga: Diperiksa Polisi, Nur Mahmudi Ismail: Tanya Polisi, Saya Sehat

    "Setiap kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan setelah mereka keluarkan SPDP itu pasti dilaporkan ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jakarta, Ahad, 1 September 2018.

    Laode mengatakan hal itu merupakan perintah Undang-Undang. Selain itu sudah ada perjanjian kerja sama antara KPK, Kejaksaan dan kepolisian.

    "Secara otomatis KPK akan mensupervisi proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan mantan wali kota Depok," kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Resor Depok telah menetapkan Nur Mahmudi dan mantan Sekretaris Kota Depok Harry Prihanto menjadi tersangka kasus korupsi. Kepolisian menduga mereka terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada 2013-2015.

    Baca juga: Nur Mahmudi Ismail Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp 10 Miliar

    Kepala Kepolisian Resor Kota Depok, Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan, pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka sebenarnya telah dilakukan oleh pengembang apartemen. Namun Nur Mahmudi Ismail justru mengajukan anggaran pembebasan pada 2013-2015. Penyidik menduga kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp 10,7 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lembaga Survei: 5 Hal Penting dalam Quick Count Pilpres 2019

    Perkumpulan Survei Opini Publik angkat bicara soal quick count di Pemilu dan Pilpres 2019 yang diragukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.