KPK Selidiki Peran Sofyan Basir dalam Kasus Suap PLTU Riau-1

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir bergegas meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan suap kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTU Riau-1 pada Selasa, 7 Agustus 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan keterlibatan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir dalam perkara korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1.

Baca: Dirut PLN Sofyan Basir Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penyidik sedang mendalami proses penunjukan perusahaan penggarap proyek PLTU Riau-1 yang diduga melibatkan Sofyan. “Kita tunggu dulu seperti apa hasil pekerjaan (penyelidikan) tim untuk itu,” kata dia kepada Tempo di Jakarta, Minggu, 26 Agustus 2018.

Saut mengatakan ada banyak aspek yang akan ditelisik oleh tim untuk mengungkap peran Sofyan dalam perkara korupsi proyek senilai Rp 12,8 triliun tersebut. Selain soal mekanisme penunjukan perusahaan penggarap proyek, penyidik akan menelusuri pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan Sofyan dengan sejumlah tersangka. Termasuk juga ihwal percakapan Sofyan dengan beberapa pihak yang bersinggungan dengan proyek itu. “Banyak hal yang harus didalami,” tutur Saut.

Baca: KPK Dalami Pertemuan Sofyan Basir dengan Tersangka Suap PLTU Riau

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 13 Juli lalu terhadap mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dan mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita duit Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima duit tersebut.

Uang itu diduga untuk melancarkan proses penandatanganan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Komisi antikorupsi menduga jumlah itu merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek. KPK telah menetapkan tersangka terhadap tiga orang. Selain Eni dan Johannes, KPK menetapkan tersangka atas mantan Menteri Sosial, Idrus Marham.

Baca: Periksa Dirut PT PLN Sofyan Basir, Ini yang Ingin Didalami KPK

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik mulai mencermati peran Sofyan sebagai orang yang diduga mengetahui skema kerja sama. Menurut dia, skema kerja sama beberapa perusahaan dan proses penunjukan BlackGold sebagai penggarap proyek menjadi salah satu bagian yang dicermati dalam penyidikan. “Siapa yang berperan signifikan dalam penunjukan ini, kami belum bisa sampaikan karena kasus masih dalam proses penyidikan,” kata dia.

Kuasa hukum Eni Saragih, Robinson, mengatakan kliennya kerap bertemu dengan Sofyan untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, peran Sofyan terlihat dari kewenangannya menunjuk perusahaan yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1. “Kebijakan yang diambil ya cuma penunjukan BlackGold itu,” kata dia. Meski begitu, ia tak mengetahui persis apakah penunjukan itu sudah sesuai dengan aturan atau sarat dengan dugaan aliran dana.

Baca: Diperiksa KPK, Sofyan Basir : Ditanya Soal Tugas Dirut PT PLN

Direktur Utama PLN Sofyan Basir enggan menjawab perihal tudingan bahwa dia terlibat dalam korupsi proyek PLTU Riau-1. “Baca saja berita resmi dari KPK kemarin (Jumat malam lalu),” kata dia kepada Tempo, kemarin. Perihal tudingan keterlibatan dia dalam sejumlah pertemuan dengan para tersangka, Sofyan juga memberikan pernyataan ringkas. “Soal itu, tanya ke aparat saja,” katanya.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.