Kemiskinan Turun, 3 Pesan Pengunduran Diri Idrus Marham ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Idrus Marham (tengah) menghadiri pemeriksaan yang ketiga kali sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Idrus diperiksa untuk tersangka Eni Maulani Saragih dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Sosial Idrus Marham (tengah) menghadiri pemeriksaan yang ketiga kali sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Idrus diperiksa untuk tersangka Eni Maulani Saragih dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan ada beberapa hal yang ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Jum'at, 24 Agustus 2018. Idrus Marham mundur dari posisi Menteri Sosial karena menjadi tersangka dugaan suap yang menyeret nama bekas Wakil Ketua Komisi Energi Eni Saragih.

    Baca: Idrus Marham Jabat Menteri Sosial selama 7 Bulan

    Eni Saragih ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Eni Saragih diduga menerima uang dari pengusaha Johannes Budisutrisni Kotjo, untuk memuluskan penandatanganan kerja sama dalam proyek yang digarap perusahaannya. KPK menduga Eni tak menikmati duit itu sendirian. KPK Sudah memeriksa Idrus Marham tiga kali.

    Idrus Marham mengatakan memutuskan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya. "Kalau saya tidak mundur itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Desember 2018. Berikut isi pembicaraan Idrus Marham dengan Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.