Jadi Tersangka, Idrus Marham Janji Jalani Semua Proses Hukum

Menteri Sosial Idrus Marham memberikan penjelasan terkait dengan penyaluran dalam Rakornas di Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, menyatakan bersedia menjalani semua proses hukum sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1. "Saya ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan-aturan dan dengan sebaik-baiknya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.

Idrus mengatakan menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadikannya sebagai tersangka

Baca:
Idrus Marham Menyatakan Mundur sebagai ...
Pernah Jadi Ketua Pansus Century, Begini Profil Idrus Marham ...

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Idrus sudah dua kali diperiksa KPK. Dia menuturkan, selama ini selalu memenuhi panggilan pemeriksaan. Ia menyebut dirinya tidak hanya sekadar pejuang dan aktivis. “Sebagai elite politik kita harus memberikan contoh kepada rakyat dan saya siap menghadapi semuanya," ujarnya.

Idrus Marham menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari komisi antirasuah pada Kamis sore, 23 Agustus 2018. Dia tak mau menjelaskan alasan penetapan status itu terhadap dirinya. "Kalau kita jelaskan sendiri, itu tidak bagus, tidak etis, apalagi karena nanti tumpang tindih," ucapnya. Dia menyerahkannya kepada KPK.

Baca: Jadi Tersangka Korupsi, Idrus Marham Mundur ... 

"Kami percaya bahwa KPK tidak mungkin mengambil langkah kalau tidak ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tuturnya.

Kasus suap PLTU Riau-1 bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap 13 orang pada Jumat, 13 Juli 2018, di beberapa tempat di Jakarta. Salah satu yang ditangkap adalah Eni Saragih. Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu ditangkap di rumah dinas Idrus Marham. Dalam OTT tersebut, KPK menyita Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang.

Uang tersebut diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga uang Rp 500 juta itu adalah bagian dari commitment fee sebanyak 2,5 persen dari total nilai proyek. Total uang yang diduga diberikan kepada Eni berjumlah Rp 4,8 miliar.

Simak: Mundur Karena Kasus Korupsi, Ini Mensos Pengganti Idrus Marham ...

Penangkapan Eni di rumah dinas Idrus Marham berujung pada penggeledahan rumah Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, Ahad, 15 Juli 2018. PLTU Riau-1 merupakan bagian dari megaproyek 35 ribu megawatt, yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain menciduk Eni Saragih, KPK menangkap pengusaha bernama Johanes B. Kotjo. Dalam kasus suap PLN di proyek PLTU Riau-1, Johannes Kotjo adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources. Blackgold Natural Resources adalah satu anggota konsorsium proyek PLTU Riau-1. Johannes diduga menyuap anggota DPR, Eni Maulani Saragih, sebesar Rp 500 juta.

VINDRY FLORENTIN | FRISKI RIANA






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

9 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

10 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

11 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

12 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

13 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

13 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

14 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

14 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

18 jam lalu

Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

KPK menyita sejumlah dokumen perkara dan bukti elektronik dalam kasus Sudrajad Dimyati.